News
Jumat, 24 Mei 2013 - 00:15 WIB

PILGUB JAWA TENGAH : Logistik Pilgub Terdistribus ke PPS

Redaksi Solopos.com  /  Rini Yustiningsih  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Logo Pilgub Jateng

Logo Pilgub Jateng

SOLO– Logistik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng), Kamis (23/5/2013), sudah terdistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tersebar di 51 kelurahan. H-1 pencoblosan logistik bakal didistribusikan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 981 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Advertisement

“Logistik hari ini semua sudah kelar. Tanggal 25 Mei PPS mulai mendistribusikan ke TPS. Setelah itu domain pencoblosan,” jelas Anggota KPU Divisi Logistik dan Umum, Wisnu Cahyanto, saat ditemui di KPU Solo, Kamis.

Wisnu mengatakan seluruh logistik yang didistribuskan dalam kondisi terkunci dak tersegel. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya sabotase sebelum pencoblosan dilakukan yakni Minggu (26/5).

Disinggung soal anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan TPS, Wisnu menjelaskan dana sudah di breakdown ke masing-masing PPS. Di satu TPS, setidaknya dialokasikan anggaran senilai Rp250.000 serta Rp60.000 untuk konsumsi petugas. “Anggaran itu saat ini posisi sudah di PPS. Mungkin PPS akan berkoordinasi untuk teknis pencairan. Soal honor, diberikan setelah pencoblosan,” ungkapnya.

Advertisement

Di sisi lain, Ketua KPU Solo, Didik Wahyudiono, menuturkan guna menggenjot angka partisipasi warga, pihaknya gencar melakukan sosialisasi menjelang pencoblosan. Upaya yang dilakukan KPU, lanjut dia, salah satunya dengan mengadakan blusukan ke kampung-kampung.

“Menggunakan satu mobil dengan pengeras suara kami blusukan ke kampung-kampung.  Ini kami lakukan dalam rangka mengingatkan ke masyarakat untuk datang ke TPS pada Minggu nanti,” papar dia.

Selain itu, pihaknya sudah berkerjasama dengan agen koran untuk menyebar leaflet berisi visi misi tiga pasangan calon. “Jadi, leaflet kami selipkan di koran untuk disebar ke pelanggan koran,” tambah dia.

Advertisement

Disinggung upaya membikin TPS semenarik mungkin, Didik menyatakan sulit melakukan hal tersebut. “KPU tidak bisa mengimbau itu, karena pembuatan TPS disesuaikan dengan budget yang ada. Yang penting, TPS dijamin dapat dijangkau masyarakat,” urai dia.

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif