Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi PNS Pemprov Jateng (jatengnews.com)
Gubernur, ujar dia supaya mematuhi Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/5335 SJ, tertanggal 27 Desember 2012 yakni kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat struktural selama enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). “Gubernur Jateng jangan melakukan mutasi pejabat struktural eselon, kecuali sebatas mengisi kekosongan karena pejabat lama pensiun, mengundurkan diri atau meninggal dunia,” bebernya.
Hal ini, menurut legislator dari Partai Demokrat ini, untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power oleh Gubernur selaku pimpinan Pemprov Jateng. Sebab, mutasi pejabat yang berdekatan dengan pelaksanaan pilkada atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2013, berpotensi menimbulkan pro-kontra di masyarakat. “Kondisi ini dikhawatirkan dapat menganggu stabilitas politik dan kondusivitas masyarakat Jateng yang selama ini terjaga dengan baik,” ujarnya.
Pimpinan DPRD Jateng, lanjut Bambang, merespon keluarnya SE Mendagri Nomor 800/5335 SJ, agar tak terjadi instabilitas politik selama menjelang, proses hingga berakhirnya tahapan pilgub mendatang. “DPRD Jateng yang memiliki hak pengawasan, meminta agar Gubernur Jateng mengindahkan SE Mendagri secara sungguh-sungguh,” tandasnya.
Pilgub Jateng mendatang, sambung dia, jangan sampai terjadi instabilitas politik yang berujung konflik horizontal di kalangan masyarakat. Mengingat, para pemimpin birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng diprediksi akan maju sebagai calon gubernur (cagub), seperti incumbent atau patahana Gubernur Bibit Waluyo, Wakil Gubernur Rustriningsih dan Sekda Pemprov, Hadi Prabowo. ”Jangan sampai kompetisi untuk merebut tiket Gubernur Jateng, dilakukan dengan cara yang tak fair,” katanya.
Dia menambahkan dinamika politik di Jateng menjelang pilgub sudah terasa menghangat, namun stabilitas politik masih kondusif. ”Ini harus kita pertahankan bersama, sampai pelaksanaan pilgub,” harap dia. Kepada pegawai negeri sipil (PNS), Bambang, meminta harus mampu menegakkan netralitas dan profesionalisme sebagai anggota Korpri. ”Jangan terlibat dukung mendukung apalagi menjadi tim sukses cagub,” tandas dia.
Sebelum ini, Gubernur Bibit Waluyo pada Rabu (2/1/2013) melakukan mutasi sembilan pejabat eselon II Pemprov Jateng.
Sementara, anggota Komisi A DPRD Jateng, Prajoko Hariyanto, menyatakan Gubernur selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat seharusnya menghormati dan mentaati aturan yang ada. ”Pejabat yang keberatan dimutasi bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN), tapi saya yakin pejabat bersangkutan tak akan berani menggugat gubernur,” ujar dia.
