SOLOPOS.COM - internet
Jakarta— Aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Presiden Boediono di Kantor KPK. Haris tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan Wakil Ketua KPK M. Yasin, yang menilai Wapres Boediono sebagai simbol negara sehingga tidak boleh diperiksa di KPK.
“Jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi secara hukum. Di depan hukum, kedudukan warga negara sama,” ujar Haris, Rabu (28/4).
Haris meminta agar Boediono sebagai pejabat negara memberi teladan kepada rakyatnya dengan menghormati hukum. Di sisi lain, KPK juga tidak boleh diskriminatif dengan mengistimewakan Wapres Boediono dalam pemeriksaan.
Menurut rencana, KPK akan memeriksa Boediono sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia. Pemeriksaan akan berlangsung di Istana Wapres. Boediono adalah salah satu pejabat yang harus bertanggung jawab atas kasus Bank Century.
inilah/rif