SOLOPOS.COM - Darmin Nasution (Dok/JIBI/Bisnis)
Perlambatan ekonomi sedang diatasi dengan paket kebijakan ekonomi yang diumumkan hari ini.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapat laporan dari Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution tentang paket kebijakan yang akan digulirkan untuk menstimulasi ekonomi nasional.
Seusai melaporkan rancangan paket kebijakan tersebut, Darmin Nasution mengungkapkan rencananya pada hari ini, Rabu (9/9/2015), bagian pertama paket kebijakan akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Namun, Presiden Jokowi menilai paket kebijakan terlalu banyak sehingga pengumumannya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Darmin enggan mengungkap berapa kebijakan yang dirancang dalam paket September ini. Yang jelas totalnya lebih dari 154 peraturan perundang-undangan yang akan dirombak untuk memacu investasi dan industri.
“Segini banyak, jangan diumumkan sekaligus,” ujar Darmin Nasution menirukan komentar Presiden Jokowi saat menerima laporan paket kebijakan di Istana Merdeka, Selasa (8/9/2015).
Lantaran diminta Presiden agar paket kebijakan tidak diumumkan sekaligus, Menko Perekonomian ini harus memilah kebijakan mana yang akan diumumkan pada pekan ini dan kebijakan mana yang akan diumumkan pada pekan-pekan berikutnya.
Kendati enggan mengungkapkan rincian paket kebijakan yang akan diumumkan besok, Darmin menegaskan fokus pemerintah adalah deregulasi beragam aturan yang menghambat investasi dan industri nasional.
“Presiden. Jadi saya tidak bisa jelaskan dulu. Ini biar saja Presiden akan umumkan,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini.
Yang jelas, imbuhnya, paket kebijakan membidik tiga tujuan utama. Pertama, mempermudah investasi. Kedua, meningkatkan daya saing. Ketiga, membantu penerimaan masyarakat dan menciptakan pekerjaan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan agar paket kebijakan yang akan diumumkan pada Rabu hari ini berdampak signifikan untuk menjaga daya beli masyarakat, menarik arus modal, dan mendorong deregulasi penghambat investasi.