SOLOPOS.COM - Ilustrasi nelayan (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Perbudakan nelayan terkuak di Benjina, Kepulauan Aru.
Solopos.com, JAKARTA – Kasus perbudakan nelayan dari berbagai negara di Benjina, Kabupaten Aru, mendapat sorotan dari kalangan internasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta seluruh jajarannya menyelesaikan kasus perbudakan itu.
“Kemudian juga persoalan yang berkaitan dengan kasus di Benjina. Ini bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi persoalan internasional,” kata Jokowi dalam sambutannya sebelum rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/4/2015).
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebelumnya mengatakan ada sekitar 1.000 anak buah kapal (ABK) di Benjina yang dipekerjakan secara tidak layak. Seluruh ABK tersebut tidak memiliki dokumen, sehingga tidak dapat keluar dari Aru.
Dugaan perbudakan di Benjina diketahui setelah Associated Press (AP) memublikasikan laporan investigasi yang dilakukan dalam setahun. Dalam laporannya, AP menyebut ada penjara dan kuburan massal di Pulau Benjina yang diduga berisi jenazah ABK asing yang meninggal dunia di wilayah itu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan pun telah menurunkan Satuan Tugas Anti-Illegal Fishing dan tim investigasi. Tim tersebut pun menemukan bukti-bukti yang mengindikasikan kebenaran dari pemberitaan media asing tersebut.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta jajaran kementerian bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui data transaksi keuangan dari kegiatan illegal fishing.
Dengan begitu, pemerintah dapat melakukan tindakan yang betul-betul diperlukan dan sesuai dengan fakta yang ada.
“Dalam beberapa bulan ini dari sisi penegakan hukum sudah dicapai kerja yang sangat bagus, dan ini perlu diteruskan,” ujar dia.