SOLOPOS.COM - Logo Otoritas Jasa Keuangan (JIBI/Solopos/Dok.)
Perbankan Jogja, dari 65 BPR dan BRPS di DIY, satu BPRS mendapat pengawasan OJK.
Harianjogja.com, JOGJA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan DIY, hingga Maret 2015 ini melakukan
pengawasan intensif pada satu Bank Perwakilan Rakyat Syariah(BPRS) di DIY.
Menurut Kepala Perwakilan OJK DIY, Dany Surya Sinaga, BPRS tersebut diawasi lantaran angka kredit
bermasalahnya cukup tinggi. Menurutnya, noan performing loan (NPL)-nya BPRS tersebut lebih dari ketentuan yang digariskan, sebesar 5%.
“Satu BPRS kita nyatakan tidak sehat karena NPL-nya cukup tinggi dan kita awasi intensif,” ujar Dany, di sela kegiatan Pelatihan OJK Untuk Wartawan Daerah di Hotel Melia Purosani Jogja, Rabu (18/3/2015).
Dany menjelaskan pada Januari 2015 lalu sebenarnya ada dua BPR di DIY yang masuk kategori tidak sehat.
Masing-masing satu BPR konvensional dan satu syariah. Namun dengan pembinaan bersama dan kinerja
manajemen bank akhirnya satu BPR konvensional masuk kategori sehat, sementara yang BPRS masih tidak sehat.
Jumlah BPR di DIY sendiri menurut Dany sebanyak 65 bank. Dari jumlah tersebut 54 merupakan BPR konvensional dan 11 BPR Syariah.
“Treatment yang kami lakukan adalah dengan melakukan pembinaan kepada pengelola BPRS tersebut. Kami meminta para pengurus BPRS menyiapkan action plan. Mereka membuat jadwal penagihan mana yang bisa ditarik dan ditindaklanjuti secepatnya,” katanya.
Terpisah Sekretaris Assosiasi bank syariah Indonesia (Asbisindo) DIY, Edi Sunarto mengatakan, NPL perbankan syariah di DIY rata-rata memang cukup tinggi.
“Ini akan menjadi warning bagi kita untuk meningkatkan kinerja bersama,” ujarnya.
Asbisindo sering melakukan pelatihan terhadap manajer bank syariah terkait pengelolaan perbankan, termasuk analisa pembiayaan.