SOLOPOS.COM - Menteri pertahanan negara penyadap Indonesia, Australia, David Johnston (tengah) mendapat kehormatan memeriksa jajaran pasukan setibanya di gedung Kementrian Pertahanan, Jakarta, Jumat (8/11/2013) dua pekan lalu. (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Solopos.com, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia tak waswas dengan pelbagai alat bantuan Australia. Polri yakin bantuan perangkat teknologi informasi (TI) dari Australia bukan upaya untuk kamuflase penyadapan seperti yang dilakukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta pejabat tinggi lainnya.
”Insya Allah tidak ada karena ini kan bukan kaitannya dengan handphone (telepon genggam) dan lain-lain. Ini peralatan laboratorium dan forensik,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Arief mengatakan walaupun perangkat kerasnya dari Australia, polisi menggunakan ISP Internet Indonesia. Perangkat teknologi informasi tersebut meliputi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Salah satu perangkat tersebut berupa cyber crime investigation satellite office (CCISO) dan cyber crime investigation center (CCIC) yang dipasang di Bareskrim Polri dan empat Polda, yaitu Polda Metro Jaya, Bali, Sumut, dan Nusa Tenggara Barat.
Arief menjelaskan kegunaan perangkat yang merupakan bantuan resmi dari pemerintah Australia sejak 2011 tersebut, yakni untuk memonitor atau melakukan patroli di dunia maya (cyber patrol). Dia juga mengatakan perangkat tersebut bisa untuk mendeteksi untuk aksi-aksi yang berkaitan dengan terorisme.
Selain bantuan dari Australia, lanjut Arief, Mabes Polri juga mendapat bantuan yang serupa dan pelatihan patroli siber dari Amerika Serikat (AS). (JIBI/Solopos/Detik/Antara)