SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/wordpress.com)
JOGJA– Komunitas Online Shop di Jogja meminta segera ada aturan pemerintah yang mengatur segala hal terkait bisnis ini lantaran maraknya bermunculan kasus penipuan online shop.
Keberadaan aturan terutama untuk menjamin perlindungan atas hak konsumen dan juga pelaku bisnis online shop itu sendiri. Sebab kasus penipuan jual beli online selain merugikan konsumen juga memperburuk citra pelaku bisnis online yang memang benar-benar bersih.
“Tak hanya konsumen yang akan terlindungi tapi juga pelaku bisnis online yang memang bersih nggak menipu,” kata Humas Komunitas Online Shop Jogja yang mengaku biasa disapa Pakdhe Senggol.
Pakdhe Senggol yang juga owner twitter @JogjaUpdate mengungkapkan, selama ini, selalu saja ada korban yang melaporkan kasus penipuan bisnis online ke Jogja Update. Modusnya selalu sama, calon pembeli barang yang sudah mentransfer uang ternyata barang yang dipesan tak kunjung datang. Biasanya mereka menyampaikan nomor telepon serta web milik terduga penipu tersebut.
“Kalau Jogja Update itukan citizen journalism jadi semua informasi masuk. Pasti tiap bulan itu selalu ada (laporan penipuan bisnis online). Saya juga teruskan laporan itu ke komunitas online shop,” ungkapnya.
Di Jogja, sedikitanya ada 20 orang pengurus komunitas ini. Namun pelaku bisnis online shop di Kota Gudeg diprediksi telah mencapai ribuan orang. Untuk menjaga citra pelaku bisnis online shop, komunitas lanjutnya berencana membuat semacam logo sertifikat.
Logo ini dipasang pada web anggota komunitas yang menggeluti bisnis online. Logo tersebut menjadi penanda bahwa yang bersangkutan tergabung dalam komunitas atau dijamin bisnisnya bersih. Lisensi semacam itu menurutnya perlu diatur pemerintah. Pemerintah bisa saja membuat daftar mana pelaku online yang benar-benar bersih.