SOLOPOS.COM - Pengusaha Tionghoa Jusuf Hamka jadi Pengurus PBNU (Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Salah pengusaha tajir Indonesia, Mohammad Jusuf Hamka membuat pengakuan mengejutkan.
Pengusaha yang dikenal sebagai Rajanya Tol di Indonesia itu mengaku tidak membayar pajaknya dengan benar selama 35 tahun hingga kemudian mengikuti tax amnesty jilid pertama.
Dia menyebut program itu lebih dari adil bagi para konglomerat.
“Saya bawa daftar harta saya [ke Kantor Pelayanan Pajak/KPP], saya sudah 35 tahun tidak tertib pajak. Ini daftar harta saya, bantuin dong, bagaimana membenarkan ini [melalui tax amnesty],” ujar Jusuf Hamka dalam bincang-bincang terkait pajak dalam acara Spectaxcular yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada Rabu (23/3/2022).
“Saya bawa daftar harta saya [ke Kantor Pelayanan Pajak/KPP], saya sudah 35 tahun tidak tertib pajak. Ini daftar harta saya, bantuin dong, bagaimana membenarkan ini [melalui tax amnesty],” ujar Jusuf Hamka dalam bincang-bincang terkait pajak dalam acara Spectaxcular yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan pada Rabu (23/3/2022).
Baca Juga: Ini Profil Jusuf Hamka, Pengusaha Tionghoa yang Jadi Pengurus PBNU
Dalam acara itu, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo.
Di hadapan Sri Mulyani dan Suryo Utomo, Jusuf mengaku dirinya turut mengikuti tax amnesty jilid pertama karena pernah tidak membayar pajak dengan benar selama 35 tahun.
Baca Juga: Ini Profil Jusuf Hamka, Pengusaha Tionghoa yang Jadi Pengurus PBNU
Sri Mulyani tertawa mendengarkan penjelasan itu. Dia mengaku menyetor pajak senilai Rp55 miliar saat tax amnesty jilid pertama. Pajak itu dibayarkan setelah Jusuf —yang saat ini merupakan Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS)—melaporkan seluruh hartanya dan mendapatkan tarif pajak sesuai jenis harta.
Tarif pajak tax amnesty berada di rentang 2 persen—5 persen untuk harta yang berada di dalam atau luar negeri dan diinvestasikan di Indonesia, lalu 4 persen—10 persen untuk harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke Indonesia.
Dengan pembayaran pajak Rp55 miliar, maka harta yang diungkapkan Jusuf tentu nilainya sangat besar. Dia pun menyebut bahwa PPS, yang berlaku pada 1 Januari—30 Juni 2022 bukan hanya program yang adil, tetapi bahkan lebih dari adil bagi para konglomerat.
Baca Juga: Blak-Blakan, Kisah Kartel Kremasi Jenazah Pasien Covid-19, Tarif hingga Rp80 Juta
Alasannya, mereka dapat mengungkapkan harta ‘tersembunyi’ dengan tarif pajak diskon—seperti yang Jusuf lakukan setelah 35 tahun tidak tertib membayar pajak.
“Menurut saya bukan cukup adil dengan tax amnesty dan PPS, ini lebih dari adil menurut kami. Karena dosa-dosa kita semua diampuni, tetapi kalau kita masih tidak memanfaatkan kesempatan ini, ingat, pasti nanti ada surat cinta datang,” katanya.
Dalam wawancara di YouTube bersama Helmy Yahya beberapa waktu lalu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pernah menceritakan tentang gaya hidupnya yang sederhana. Dia mengaku memilih mengenakan produk dengan harga yang terjangkau dan enggan gunakan produk mahal.
“Kalau yang mahal-mahal biasanya badannya gatel ga cocok. Kalau yang murah-murah, emang badan saya badan murahan kali, jadi cocoknya sama yang kain-kain murah,” ujar Jusuf Hamka kepada Helmy.