SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Pengusaha Solo melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo sepakat akan memboikot kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
Boikot akan dilakukan dengan tetap membayar listrik sesuai tarif lama, mulai Agustus mendatang. Setelah melalui perseteruan yang sengit antara pemerintah, PLN dan pengusaha mengenai kepastian kenaikan TDL industri, memang disepakati angka kenaikan hanya berkisar 15%. Tetapi, angka kenaikan ini tetap berpotensi membuat kalangan industri kalang kabut.
“Kami akan menyuarakan pemboikotan itu melalui asosiasi. Karena kami menilai Menko Perekonomian Hatta Rajasa tidak pernah konsisten dengan pernyataan-pernyataannya soal kenaikan TDL, tiap jam bisa saja berubah, maka kami sepakat akan melakukan pemboikotan dengan tetap membayar tarif listrik dengan tarif lama,” tutur Wakil Ketua Kadin Solo Bidang Industri dan Investasi, Liliek Setiawan SE, saat ditemui Espos di Diamond Solo Convention Center (DSCC), Jumat (23/7).
Ia menilai pemerintah dan PLN sangat arogan dengan keputusan kenaikan TDL tersebut. “Apakah mereka sudah mengkaji dampak sosial dari kenaikan itu? Saya kira ini yang belum dilakukan. Perlu diketahui, dampak kenaikan listrik akan sangat besar jika dibandingkan dengan angka pengurangan subsidi yang diberikan pemerintah.”
Ada triple down effect yang sangat besar, yang tidak hanya sebatas wacana atau ancama pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bisa saja dilakukan kalangan industri. “Jadi, tidak hanya ancaman pengangguran atau PHK saja. Ada efek yang jauh lebih besar dari itu karena TDL naik,” tutur Liliek. Dengan tetap membayar listrik dengan tarif lama, lanjut Liliek, sebenarnya pengusaha sudah menjaga adanya gejolak karena dampak itu.
Ditambahkannya, pemboikotan ini datang dari 58 asosiasi yang tergabung di Kadin Solo. Karena, pengusaha-pengusaha kecil termasuk pelaku UMKM seperti handicraft pastinya merasakan dampak kenaikan TDL.
Saat ditanya bagaimana jika akhirnya PLN memutus jaringan listrik karena pemboikotan itu, Liliek menjawab, “Silakan saja kalau mau diputus sepihak. Konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah tentunya akan semakin besar,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Solo, Rihatin Boedijono, masih meragukan kesepakatan antara pemerintah dengan Apindo pusat yang menyatakan besaran kenaikan maksimal hanya 15%.
Keraguan itu muncul berdasarkan hitungan awal yang ternyata meleset. “Jangan-jangan, kesepakatan itu hanya untuk menenangkan sementara. Dan kemudian, ada hitungan berbeda lagi saat pembayaran rekening pertama setelah kenaikan TDL ini,” ujar Rihatin.
Sehingga, pihaknya pun memilih menunggu bagaimana realisasi pembayaran rekening listrik selanjutnya, apa kesepakatan itu benar-benar dilaksanakan. “Jika tidak sesuai, tentu keberatan akan kami sampaikan lagi.”
haw