SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dinilai tidak banyak mendorong pengusutan kasus pajak terkait 149 perusahaan selain perusahaan milik Bakrie. Statement Sekretaris Satgas, Denny Indrayana, dianggap makin mempertajam aroma politis dalam pengusutan kasus pajak Gayus.
“Dia hanya sebut perusahaan Bakrie saja yang layak diusut. Itu jelas dia sebagai alat kekuasaan yang politis,” ujar Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, dalam siaran pers, Kamis (14/10).
Polisi juga dianggap tidak serius memproses semua perusahaan yang terkait kasus pajak Gayus. Hingga saat ini polisi hanya fokus mengusut kasus perusahaan milik Bakrie yang terlilit kasus pajak Gayus.
“Saya duga sejak awal mereka menyasar kelompok tertentu. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada penyidikan ke yang lain, yaitu 149 perusahaan itu,” keluhnya.
Sebelumnya, Denny Indrayana menganggap wajar adanya kesan nuansa politis dalam pengusutan kasus Gayus. Namun, Denny menjelaskan nuansa itu muncul karena Gayus hanya mengingat penyuapan perusahaan Bakrie saja.
“Memang kesannya bisa seperti itu. Tapi itulah yang diingat Gayus dan dikatakan ke kami,” tegasnya.
Sebelumnya, di dalam persidangan Gayus mengaku menerima dana dari perusahaan Bakrie sekitar US$ 3 juta. Namun Gayus mengaku lupa dengan pemberian perusahaan lain yang membuat hartanya mencapai Rp 100 miliar.
Berdasarkan data dari Ditjen Pajak, Gayus sempat berhubungan dengan 150 perusahan. Sejumlah perusahaan yang berhubungan dengan Gayus itu, antara lain, PT Chevron Oil Products Indonesia, PT Dowell Anadrill Schlumberger, PT Excelcomindo Pratama, PT Ford Motor Indonesia, PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika), dan PT. Sun Motor Indonesia.
dtc/nad