SOLOPOS.COM - Ilustrasi demonstrasi menolak kebijakan Mendikbud Muhajir Effendy menerapkan full day school (FDS) atau lima hari sekolah. (JIBI/Solopos/Antara/Harviyan Perdana Putra)
NU dikabarkan setuju dengan Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter yang disebut-sebut sebagai pengganti kebijakan full day school.
Solopos.com, JAKARTA — Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon mengapresiasi komunikasi antara pemerintah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait dengan Perpres Peningkatan Pendidikan Karakter (PPK) peserta didik.
Sekretaris Jenderal MD Hubbul Wathon Hery Haryanto Azumi di Jakarta, Selasa (5/9/2017), mengatakan Perpres PPK merupakan solusi yang tepat terkait masalah pendidikan di Indonesia saat ini.
“PPK sendiri diyakini banyak kalangan tidak akan mengesampingkan madrasah diniyah. PPK justru membuat madrasah diniyah mempunyai nilai tawar lebih ketimbang sekolah umum,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj ke Istana Negara untuk membahas Perpres PPK. Meskipun belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan PBNU terkait Perpres tersebut, kata Hery, sudah muncul kabar bahwa PBNU sepakat terkait Perpres PPK karena hal tersebut diyakini bisa mengakomodasi antara pendidikan formal dan madrasah diniyah.
“Dengan begitu, akan ada pengakuan yang serius terhadap madrasah diniyah. Dan, alhamdulillah harapan kami terwujud,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) 2005-2008 itu.
Sebelumnya, ketika menanggapi polemik full day scholl (FDS), Hery berharap ada komunikasi langsung antara pemerintah dan PBNU .
“Agar tidak berkembang liar dan tidak produktif, sebaiknya Presiden segera mengundang para stakeholder pendidikan karakter agar dapat menyerap aspirasi secara langsung. Jika salah menangani gejolak dan kontroversi ini, dikhawatirkan kaum Nahdliyin merasa ditinggalkan oleh pemerintah,” ujarnya pada Minggu (13/8/2017) lalu.
Ia pribadi mengapresiasi kegigihan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin yang terus memperjuangkan keberlangsungan madrasah diniyah. Akhirnya, terjadilah dialog yang konstruktif dan membangun dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
“Ke depan banyak permasalahan bangsa yang dapat diselesaikan dengan kegigihan dan dialog dengan semangat mencari jalan keluar,” tandas Hery.