Feni Freycinetia Fitriani / Bisnis / Adib M Asfar | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau tanggul di Latuharhari, Jakarta, Rabu (1/1/2020). (Antara/ Livia Kristianti)
Solopos.com, JAKARTA -- Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga angkat bicara terkait bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Rabu (1/1/2020). Dia mengkritik Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan.
Menurutnya, banjir yang menggenangi wilayah ibu kota membuktikan bahwa Pemprov DKI tidak siap mengantisipasi banjir saat musim hujan tiba. "Gubernur Anies Baswedan tidak siap menghadapi banjir. Pemprov DKI tidak banyak melakukan antisipasi banjir," kata Nirwono, Rabu (1/1/2020).
Dia menilai parahnya banjir yang terjadi saat ini karena Anies menghentikan program normalisasi di sepanjang Sungai Ciliwung. Anies menggantinya dengan proyek naturalisasi, tetapi tidak ada kesepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi dan naturalisasi antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat.
Bukan itu saja, Nirwono juga mengkritik langkah Dinas Sumber Daya Air yang tidak melanjutkan pembebasan lahan secara maksimal. Padahal, pada pertengahan tahun lalu juga sempat terjadi banjir di beberapa wilayah.
"Revitalisasi situ, danau, embung, dan waduk juga berjalan lambat. Padahal seharusnya dikeruk dan diperdalam. Bahkan pembangunan waduk baru juga terhenti," imbuhnya.
Nirwono mengungkapkan banjir besar juga terjadi karena buruknya sistem saluran air di Jakarta. Menurutnya, saluran air yang ada saat ini tidak memadai untuk menampung banyak air.
Selain itu, Pemprov DKI juga gagal menambah luas ruang terbuka hijau secara signifikan sehingga membuat wilayah resapan air tak bertambah dan berujung banjir Jakarta yang lebih parah.
"Banjir ini penyebabnya kombinasi antara hujan lokal, saluran air tidak berfungsi optimal, dan minimnya daerah resapan air. Banjir kiriman dari Puncak dan Bogor juga memperparah kondisi di Jakarta," ucap Nirwono.