SOLOPOS.COM - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua dari kanan) bersama Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) Jenderal Mark Milley (kanan) saat diperkenalkan dengan delegasi AS di Lapangan Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Minggu (24/7/2022). (Antara/Asprilla Dwi Adha)
Solopos.com, JAKARTA — Pengamat militer Connie Rahakundini menilai ketidakharmonisan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dipicu persaingan terkait pemilihan presiden (Pilpres 2024).
Karenanya Connie meminta kalangan politikus untuk tidak menggoda para jenderal aktif dengan politik praktis lima tahunan.
“Ini dipicu oleh godaan politik capres-cawapres. Oleh karena itu saya mengingatkan agar teman-teman di partai jangan menggoda para tentara aktif dengan capres cawapres. Dari dulu saya selalu mengingatkan kalau tentara aktif digadang-kadang ke polisi ya kayak gini jadinya,” ujar Connie seperti dikutip Solopos.com dari kanal Youtube CNNIndonesia, Selasa (7/9/2022).
Menurut Connie, ketidakharmonisan dua petinggi TNI itu harus diakhiri karena berdampak negatif terhadap ratusan ribu tentara di TNI.
Menurut Connie, ketidakharmonisan dua petinggi TNI itu harus diakhiri karena berdampak negatif terhadap ratusan ribu tentara di TNI.
Baca Juga: Segera Pensiun, Ini Profil Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa
Ia mengkritik wacana mengusung jenderal aktif dalam politik praktis yang kerap didengungkan kalangan politikus.
Salah satu tugas utama KSAD, lanjut dia, adalah membantu Panglima TNI mengelola para tentara di TNI.
Baca Juga: Tak Harmonis, Jenderal Dudung Kandidat Kuat Pengganti Andika Perkasa
Karena itu ketidakharmonisan Panglima TNI dan KSAD harus diakhiri.
Senada, anggota Komisi I DPR RI, Effendi Simbolon, berharap Panglima TNI bisa rukun kembali dengan bawahannya, KSAD.
Jika ternyata belum bisa, politikus PDIP itu bahkan meminta Presiden Joko Widodo selalu panglima tertinggi TNI untuk turun tangan.
Baca Juga: Tak Akur, Panglima TNI Tak Dilapori KSAD Soal Kematian Anggota Kopassus
“Silakan jika Presiden mau memanggil keduanya, karena itu hak Presiden kan. Yang pasti disharmoni ini harus diakhiri,” tandasnya.