SOLOPOS.COM - Joko Widodo (JIBI/SOLOPOS/dok)
JAKARTA—Pengamat politik yang juga Direktur Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang kerap berkunjung ke masyarakat secara langsung terus menerus layaknya seperti seorang turis lokal.
“Turun langsung ke lapangan itu sangat bagus, tetapi juga jangan terus menerus, karena ada banyak permasalahan lainnya yang harus dikerjakan,” ujar Sugiyanto di Jakarta, Minggu (21/10/2012).
Sugiyanto menegaskan, ada banyak kerjaan yang harus dilakukan Jokowi selain di lapangan, contohnya pembentukan RAPBD DKI 2013 harus segera diselesaikan sebelum tanggal 30 November dan harus segera diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“APBD 2013 ini kan nantinya sudah harus berjalan per 1 Januari. Bilamana telat maka dampaknya juga kepada kepentingan publik, ya masyarakat juga yang terkena imbasnya. Jadi gubernur jangan sampai hanya sibuk kunjungi kampung-kampung seperti layaknya turis lokal, sehingga melupakan waktu penyusunan anggaran. Program-programnya sudah ditunggu masyarakat. Realisasinya pasti seiring dengan alokasian anggaran,” ujarnya.
Sugiyanto menegaskan, persoalan mafia anggaran dalam APBD DKI sulit untuk dibuktikan. Kendati dirinya memastikan, mafia anggaran itu ada. “Ini sudah masuk dalam sistem. Mulai dari usulan anggaran sudah bermain. Jokowi harus bisa bersihkan dan rombak anggaran secara total untuk antisipasi pihak yang menggerogoti uang rakyat,” tegasnya.
“Jokowi harus berani menolak usulan anggaran yang bukan dari dinas dan suku dinas. Harus diwaspadai usulan dinas yang juga titipan dari pengusaha. Ketika dikejar oleh dewan, dinas tak bisa menjelaskan secara detail. Artinya waspadai dinas dan sudin yang masuk angin,” jelasnya.
Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin juga mendesak Gubernur DKI Jakarta Jokowi agar jalan-jalan ke lokasi pemukiman warga dikurangi, sehingga dapat mempunyai waktu lebih luang untuk mempelajari masalah krusial yang tengah dihadapi Pemprov DKI, termasuk masalah Blok A Pasar Tanah Abang.
“Kalau bisa jalan-jalannya dikurangi sedikitlah, luangkan waktu untuk melihat berkas lama Pasar Jaya. Gubernur harus berikan opininya, sehingga bisa menyelamatkan pasar ini,” kata Nurdin belum lama ini.