Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Pramuniaga melayani transaksi dengan kartu kredit di sebuah pusat perbelanjaan. BPSK Solo makin banyak menerima pengaduan konsumen terkait kartu kredit. (JIBI/Bisnis Indonesia/Dedi Gunawan)
Pramuniaga melayani transaksi dengan kartu kredit di sebuah pusat perbelanjaan. BPSK Solo makin banyak menerima pengaduan konsumen terkait kartu kredit. (JIBI/Bisnis Indonesia/Dedi Gunawan)
Ketua BPSK Solo, Bambang Ary W, menyampaikan saat ini pihaknya tengah menangani enam kasus yang menyangkut kartu kredit. “Dan pengaduan soal kartu kredit ini cukup mendominasi. Artinya cukup marak belakangan ini, di samping pengaduan soal leasing dan soal jual beli properti,” kata Bambang kepada Solopos.com, Kamis (29/11/2012).
Dari enam kasus kartu kredit yang masuk ke BPSK, kata dia, modus yang dipakai bermacam-macam. Ada yang menjanjikan poin tapi poin yang dijanjikan itu tidak terealisasi. Modus lainnya, menjanjikan hadiah tapi hadiah yang diberikan kepada pemegang kartu kredit tidak sesuai dengan yang dijanjikan. “Dan yang paling fatal adalah menjanjikan hadiah berupa voucher tapi ternyata nilai voucher itu dipotong dari kartu kredit,” kata Bambang.
Untuk kasus yang ketiga, lanjut Bambang, diajukan terhadap salah satu bank pelat merah terbesar. “Nasabah ditelepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas Visa. Nasabah dimintai identitas dan nomor kartu kredit untuk dicek apakah nasabah benar-benar terdaftar di Visa. Kemudian, nasabah itu akhirnya dijanjikan voucher perjalanan senilai Rp1 juta.” Nasabah berfikiran jika dalam bentuk voucher maka nasabah tidak punya kewajiban membayar. Tapi, ternyata dana Rp1 juta itu dipotong dari kartu kredit.
Kasus lainnya, ada pemegang kartu kredit asal Solo yang tiba-tiba mendapat tagihan terkait transaksi yang dilakukan di Singapura dan di Jakarta. Padahal, pemegang kartu kredit itu tidak pernah bertransaksi di Singapura. “Ada bukti kuat dari kasus yang terakhir. Pemegang kartu kredit itu tidak punya paspor.”
Saat ini, kata Bambang, BPSK tengah menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Pihaknya menyoroti, dengan semakin banyaknya pengaduan mengenai kartu kredit ini maka dia menilai ada kelemahan pada sistem pembayaran dengan kartu kredit dalam industri perbankan saat ini. “Maka kami berharap konsumen hati-hati terhadap maraknya penawaran kartu kredit apalagi jika penawaran itu dilakukan melalui telepon.”
Mengenai kasus-kasus ini, Bambang menyampaikan bahwa BPSK tidak punya kewajiban untuk melaporkannya ke pihak otoritas perbankan dalam hal ini Bank Indonesia (BI). Tapi kecenderungannya, lanjut dia, bank-bank yang dilaporkan oleh pemegang kartu kredit itu tidak mau menyelesaikan kasus tersebut melalui BPSK. Melainkan melalui mekanisme lain.
Jika demikian, menurut dia ada hal-hal yang dinilai bertentangan karena selama ini pihak otoritas perbankan maupun bank-bank tidak pernah memberikan informasi yang cukup terkait kartu kredit kepada masyarakat dan nasabahnya. “Baru kalau ada masalah yang selalu disalahkan adalah nasabahnya.”
Deputi Kepala Perwakilan BI Solo Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern (SPMI), Tigor Silalahi, mengatakan BI selalu menyosialisasikan ketentuan mengenai kartu kredit kepada bank-bank. Sementara, sosialisasi langsung kepada masyarakat belum dilakukan kecuali dalam agenda-agenda perkuliahan terkait kebanksentralan.
Selama ini pun, kata Tigor, BI Solo belum pernah menerima pengaduan soal kartu kredit. “Dan memang kami tidak bisa memantau sejauh mana pemanfaatan kartu kredit di nasabah. Biasanya, bank akan bekerja sama dengan vendor-vendor dalam menerbitkan kartu kredit. Nah, vendor-vendor itulah yang belum bisa kami pantau.”
