Penertiban Kalijodo di Jakarta Barat memicu konflik. JK menilai rencana itu perlu sosialisasi lebih matang.
Solopos.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai warga Kalijodo, Jakarta Barat, yang memprotes rencana penertiban hanya berharap adanya sosialisasi dan meminta waktu yang cukup untuk mengikuti keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan JK menanggapi adanya perlawanan keras dari warga yang diwakili tokoh masyarakat Kalijodo Abdul Aziz alias Daeng Aziz, yang menolak rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan Kalijodo yang termasuk jalur hijau.
Di sisi lain, kata JK, Pemda harus menjalankan aturan dengan baik. Oleh sebab itu, lanjut Wapres, perlu adanya sosialisasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak.
“Ya tentu masyarakat punya aspirasi tetapi tentu paling penting jalankan hukum dengan baik dan tertib,” kata dia di Kantor Wakil Presiden, Selasa (16/2/2016).
Sementara, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah pusat akan membantu Pemda untuk melakukan penertiban kawasan yang termasuk ruang hijau tersebut.
“Negara tak diatur oleh preman. Semua aturan yang ada itu yang kita tegakkan,” kata dia tegas.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan untuk menutup sementara kawasan Kalijodo agar sosialisasi penertiban berjalan lebih maksimal.
Dia mengatakan pemerintah provinsi menggandeng Kepolisian, serta TNI untuk mendukung kegiatan sosialisasi di Kalijodo guna mencegah kerusuhan.
Dalam kesempatan berbeda, Daeng Aziz minta pemerintah kaji ulang tentang status ruang hijau di Kalijodo.
Menurut dia, sebelum status lingkungan hijau itu dibuat, warga sudah terlebih dahulu menempati wilayah Kalijodo. Aziz malah membandingkan Kalijodo dengan wilayah lain yang dianggap juga masuk lingkungan hijau.