SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada Senin, (17/7/2023). (Solopos.com/JIBI/BIsni.com)
Solopos.com, JAKARTA — Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiarti menilai reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (17/7/2023), merupakan upaya untuk merapatkan barisan menjelang Pilpres 2024.
Untuk kali pertama dalam sejarah politik Indonesia, seorang sukarelawan mendapat jatah menteri.
Itu setelah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi resmi menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika di Kabinet Indonesia Maju, menggantikan Johnny G. Plate, Senin (17/7/2023).
Johnny G. Plate adalah politikus Partai Nasdem yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dengan kerugian negara sekitar Rp8 triliun.
Johnny G. Plate adalah politikus Partai Nasdem yang kini menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dengan kerugian negara sekitar Rp8 triliun.
Aisah Putri Budiarti menilai yang terjadi pada Budi Arie Setiadi menjadi sejarah politik Indonesia.
Pelantikan Budi Arie sebagai Menkominfo, menurut dia, merupakan politik balas budi ala Jokowi.
Seperti diketahui, Budi Arie Setiadi dan Projo yang didirikannya itu sudah menjadi loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum Pilpres 2014.
Sebelum menjadi menteri, Budi Arie lebih dulu menduduki posisi sebagai Wakil Menteri Desa PDTT pada 2019, mendampingi Menteri Abdul Halim Iskandar, yang merupakan saudara kandung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
“Secara politik, hal ini bisa juga dibaca sebagai langkah Jokowi memasukkan loyalisnya ke dalam pemerintahan sebagai politik balas budi dan langkah merapatkan barisan untuk Pilpres ke depan,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/7/2023).
Ke depan, lanjut Aisah, pemimpin kelompok relawan memiliki peluang besar masuk dalam ruang politik nasional sebagai menteri.
Tren itu memberikan ruang bagi elite di luar partai politik untuk memberikan pengaruh dalam ruang kebijakan publik.
Akan tetapi, timpalnya, kelompok relawan itu harus memiliki basis massa pendukung yang besar, loyalitas jangka panjang, serta modal sosial dan politik.
Jika melihat Projo, dia menilai loyalitas mereka kepada Jokowi tidak perlu dipertanyakan.
Misalnya saja, melalui Musyawarah Rakyat (Musra), Projo sebagai organisasi relawan Jokowi terbesar mengusulkan nama-nama tokoh untuk menjadi penerus Presiden ke-7 itu.
Pada saat itu, Projo dan sejumlah organisasi relawan lainnya mengusulkan beberapa nama bakal calon presiden (bacapres) yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Sebagai Ketua Umum Projo, Budi Arie menyatakan relawan akan ikut dan patuh terhadap Jokowi untuk arah kontestasi politik 2024.
Dia menilai peninggalan atau legacy Jokowi harus dilanjutkan.
“Apa yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi, di tengah pergulatan dan dinamika capres dan cawapres, kami bertekad bulat satu komando ikut komando Pak Jokowi ke mana arah dukungan itu berlabuh,” ucapnya kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Politik Balas Budi ala Jokowi, Relawan Projo Budi Arie jadi Menteri”