SOLOPOS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (kanan) berbincang dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno (kiri), dan Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri seusai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (16/11/2014). Pemerintah melalui Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas, dengan menunjuk Ekonom Faisal Basri sebagai ketuanya. Tim ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan tata kelola sekaligus memberantas mafia migas. (Rachman/JIBI/Solopos)
Pencatutan nama Jokowi yang diduga dilakukan Setya Novanto bisa berbuntut panjang. Sudirman Said bahkan siap dipolisikan.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan telah mempertimbangkan secara matang langkah melaporkan nama Setya Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pencatutan nama Jokowi-JK dalam negosiasi kontrak Freeport.
“Saya sudah sampaikan dan kalau melaporkan siap dengan semua prosesnya ke depan,” katanya seusai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Panggilan MKD untuk meminta keterangan Sudirman Said hingga kemungkinan kasus itu sampai ke ranah hukum akan dihadapi mantan Dirut PT Pindad itu atas langkahnya sebagai bentuk tanggung jawab. Hal ini terkait rencana Partai Golkar melaporkan Sudirman Said atas pencemaran nama baik kepada Setya Novanto jika laporan itu tidak terbukti.
Laporan kepada MKD, katanya dilakukan sebagai penanggung jawab bidang energi bahwa ada hal yang menyimpang dari sisi etika yang dilakukan oleh anggota parlemen. MKD menjadi tujuan pelaporan karena yang berwenang menangani masalah terkait etika anggota DPR.
“Tugas saya menyampaikan hal yang menyimpang dari segi etika dan itu sudah saya kerjakan. Seluruh konsekuensi apapun sebagai warga negara yang dewasa yang bertanggung jawab pasti mesti dihadapi,” ucap pemilik inisial SS ini.