SOLOPOS.COM - Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saat menangani sebuah perkara, beberapa waktu lalu. (Setkab,go.id)
Pencatutan nama Jokowi-JK tinggal menunggu putusan di MKD. Namun surat kilat pencoretan Akbar Faizal menimbulkan pertentangan baru.
Pencoretan politikus Partai Nasdem, Akbar Faizal, dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengundang reaksi keras dari anggota MKD lainnya. Sikap Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS, Fahri Hamzah, yang menerbitkan surat pencoretan Akbar tersebut tidak bisa diterima.
Anggota MKD dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding, mencurigai pencoretan Akbar Faizal oleh pimpinan DPR sebagai upaya meloloskan Setya Novanto dari sanksi yang segera dibahas di MKD. Menurutnya, harusnya ada proses verifikasi alat bukti terlebih dahulu mengenai laporan Ridwan Bae sebelum ada pencoretan.
“Anggota DPR ini jangan pakai jurus mabuk lah. Harusnya ada verifikasi alat bukti, setelah itu ada pembahasan. Ini kok tiba-tiba ada surat, harusnya pimpinan dewan itu belajar banyak lah tentang mekanisme di MKD. Jadi ini ada upaya untuk untuk meloloskan Setya Novanto dari MKD, sudah jelas siapa,” kata Syarifuddin dalam wawancara yang di DPR yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (16/12/2015).
“Ini Fahri Hamzah jangan melakukan langkah yang tidak elegan,” sambung Syarifuddin seraya menegaskan dirinya akan menolak surat tersebut. “Kami abaikan surat Fahri Hamzah itu yang tidak memahami mekanisme di MKD.” Baca: Akbar Faizal: Ridwan Bae Dapat Akses Tol.
Hal serupa juga dilontarkan perwakilan Fraksi PAN di MKD, Ahmad Bakri, yang menyebut pihaknya akan menolak surat pencoretan tersebut. Apalagi, pencoretan ini bukan semata pencoretan nama, melainkan pencoretan perwakilan Partai Nasdem di MKD.
“Saya terus terang sangat kecewa kenapa pimpinan membuat surat begitu kilat, itu menjadi tanda tanya. Itu karena laporan Ridwan Bae sehingga pimpinan mengeluarkan surat. Saya sampaikan kami dari PAN sangat kecewa,” katanya dalam wawancara yang ditayangkan Kompas TV, Rabu.
Dia mempertanyakan maksud di balik penerbitan surat kilat pimpinan DPR yang disebutnya seperti pelayanan satu atap. “Paling tidak di surat itu tidak ada Nasdem yang mewakili. Nasdem ada di MKD ini berdasarkan suara rakyat, jadi kami tidak menerima kalau tidak ada yang mewakili Nasdem. Itu kami akan sampaikan di rapat nanti,” ujarnya.