SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo saat berada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Bappenas menyebut rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa tak terlalu membebani APBN. Menkeu Sri Mulyani pun tak berkomentar.
Solopos.com, JAKARTA — Desas-desus rencana pemindahan ibu kota keluar Jakarta kini mulai santer terdengar. Apalagi pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan tengah melakukan kajian atas rencana tersebut.
Menteri Bapennas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan kajian termasuk tentang kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaan. Menurut Bambang, nantinya biaya pemindahan ibu kota tersebut tidak akan memberatkan APBN.
“Kami cari skema keterlibatan sektor swasta akan didorong sehingga biaya yang dikeluarkan APBN akan sangat minimum,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Rabu (5/7/2017). Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Wacana pemindahan ibu kota bukan hal baru di Indonesia. Pasalnya, desas-desus tersebut sudah pernah dibunyikan sejak era Soekarno, menggema di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan kembali didengungkan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika menilik dari sejarahnya, Indonesia memang sudah tiga kali melakukan yakni di DI Yogyakarta, Bukittinggi, dan Bireuen Aceh.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana itu secara teliti. Namun, dia menilai pada akhir tahun ini pemerintah akan merampungkan proposal detail perihal ibu kota baru.
“Kajian itu bertingkat-tingkat, ada kajian re-elementary awal, ada kajian yang tentu sudah lebih mendalam, ada kajian bagaimana pembangunannya yang jelas. Macam-macam,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (4/7/2017). “Bertingkat-tingkat itu. Kalau tahun ini mungkin proposal lah,” lanjutnya.
Dalam pembicaraan terakhir, Palangkaraya menjadi salah satu kota paling ideal dalam pemindahan pemerintahan. Adapun, pemerintah juga tengah mengkaji fungsi agar ibu kota baru nantinya akan menjadi pusat pemerintahan. Sedangkan Jakarta akan dijadikan pusat perekonomian Indonesia.