SOLOPOS.COM - Ilustrasi money politics atau politik uang (JIB/Harian Jogja/Dok.)
Solopos.com,JAKARTA–Survei yang dilakukan International Foundation for Electoral Systems (IFES) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa masyarakat menilai praktek politik uang pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April lalu semakin mengkhawatikan dibandingkan Pileg 2009.
Sebanyak 34% responden menilai politik uang pada pileg 2014 lebih marak dibandingkan 2009, sedangkan yang memilih 2009 lebih marak sebesar 10% saja.
Sementara itu, 26% responden menyatakan bahwa praktek politik uang pada pileg 2014 sama saja saat pileg 2009. Sisanya, sebanyak 30% memilih tidak berkomentar mengenai hal ini.
Rakesh Sharma, Director Aplied Research IFES mengatakan masyarakat cenderung enggan mengaku telibat dalam politik uang, baik itu sebagai pihak yang memberi maupun pihak yang menerima dana tersebut.
“Dalam menanyakan pertanyaan ini, seringkali responden enggan mengakui terlibat dalam kegiatan illegal tersebut. 15% responden mengaku pernah ditawari untuk menukar suara dengan uang ada juga 5 % yang mengaku bahwa orang yang mereka kenal pernah ditawari uang,”katanya, Rabu (25/6/2014).
Adapun, sebanyak 29% masyarakat mengaku bahwa beberapa caleg membantu pembangunan fasilitas di lingkungannya, seperti memperbaiki jalan, rumah ibadah, atau membayarkan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan menjelang pemilu legislatif.
“Yang perlu dicermati, dari kasus-kasus yang ada 44% menyatakan bahwa mereka memilih caleg yang membayarkan perbaikan sarana masyarakat tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan ini dapat mempengaruhi proses pemilu secara signifikan,”jelasnya.
“Maka, ini harus diperhatikan untuk diminimalisir saat pilpres 9 Juli nanti,”tambahnya.”
Survei ini dilakukan pada 1-10 juni yang melibatkan 2.009 responden di 33 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tatap muka dengan margin of error sebesar 2,3%.