SOLOPOS.COM - Ratusan anggota satuan sabhara berlatih menggunakan tali dalmas saat berperan sebagai tim dalmas awal dalam Pelatihan Dalmas, Raimas dan Negosiator di Alun-alun Selatan Jogja, Selasa (21/01/2014). Pelatihan bagi anggota satuan sabhara di lingkungan Polsek dan Polresta itu bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan sabar untuk mengendalikan massa dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014. ( JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Solopos.com, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia pun turut memetakan wilayah rawan konflik selama pemilu legislatif mendatang. Kapolri Jenderal Pol. Sutarman mengatakan polisi memusatkan perhatian kepada Aceh, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
“Polri memusatkan perhatian kepada beberapa daerah, Aceh, kita dapat informasi petugas PPS dan PPK di Aceh tengah mengundurkan diri, ini jadi perhatian saya,” jelas Sutarman kepada wartawan, Senin (7/4/2014).
Selain pengunduran diri petugas pemilu, telah terjadi aksi kekerasan di Aceh yang berkaitan dengan politik. Sementara Papua, dijadikan wilayah rawan konflik oleh Polri lantaran adanya pemilihan suara menggunakan sistem noken yang dianggap rawan.
Sementara untuk pengamanan di wilayah lain, Polri memetakan kerawanan konflik berdasarkan pemetaan konflik pada pemilukada. “Untuk Jawa, Medan, Sumsel, seperti sebelumnya kita sudah siapkan pengamanan. Kita ambil peta kerawanan pemilukada,” tambah Sutarman.
Untuk pengamanan pemilu, Polri tetap memegang tanggung jawab utama dengan bantuan dari pasukan TNI yang telah disiagakan oleh Panglima TNI sejak 4 April lalu. Bantuan yang diberikan oleh TNI adalah pertebalan keamanan, pengamanan situasi terburuk, dan cadangan bantuan distribusi logistik.
“Misalnya ada teroris yang membahayakan NKRI dan harus dihadapi kekuatan militer. Harus diputuskan presiden dan disetujui DPR, bahwa teroris itu levelnya bahaya. Maka Polri akan membantu TNI melakukan tindakan militer,” tukasnya.