PEMILU 2014 : Jusuf Kalla: Pilpres Lebih Realitis Setelah Pemilu Legislatif

Solopos.com, SOLO — Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan pemilu  presiden (Pilpres) lebih demokratis jika dilaksanakan setelah pemilu legislatif (pileg). Pasalnya, dukungan dan aspirasi masyarakat untuk memilih presiden jauh lebih tampak jika Pilpres digelar setelah Pileg.

Dikhawatirkan para pemilih bingung menentukan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) bila pelaksanaan Pipres digelar sebelum atau bersamaan dengan Pileg.. “Sebenarnya sama saja, tapi lebih bagus ke belakang [Pilpres digelar setelah Pileg] supaya suara presidennya riil,” katanya seusai pengajian sarasehan Badan Amil, Zakat dan Shodaqoh (Bazis) di Masjid Agung Karanganyar, Sabtu (14/12/2013).

Selain itu, kepengurusan struktural partai politik (parpol) yang kerap berubah akan menjadi batu sandungan jika Pilpres digelar sebelum Pileg. Apabila Pilpres dilaksanakan setelah Pileg maka masyarakat dapat memilih capres-cawapres yang mempunyai program pembangunan yang terstruktur dan sesuai hati nuraninya.

Menurut dia, sesuai UU Pilpres dinyatakan bahwa parpol yang berhak mengusung capres adalah parpol yang mendapatkan 25% suara nasional dan 20% kursi di DPR. Artinya, pengajuan capres  memerlukan syarat ambang batas perolehan suara di parlemen.  “Kalau Pilpres dilaksanakan sebelum Pileg tiba-tiba struktur partai berubah kan jadi masalah,” jelasnya.

Soal wacana pencalonan maju sebagai capres oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jusuf Kalla menanggapi dengan kalem. Dia menghargai pengurus partai yang mendukungnya menjadi capres. Kendati demikian, JK tak ingin gegabah memutuskan apakah maju sebagai capres atau tidak lantaran dinamika politik selalu berubah.

Menurut Kalla, setiap orang berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai capres yang diusung parpol. Dia memilih wait and see perkembangan dinamika politik menjelang pelaksanaan Pilpres. “Kita lihat saja pada waktunya. Politik itu sangat dinamis, lobi-lobi politik pasti dilakukan,” jelasnya.

Dalam sambutannya, JK selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan akan memperbaiki bangunan masjid yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pihaknya juga akan mengadakan pembelian mobil keliling sebagai sarana masjid di Indonesia. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian mobil keliling sekitar kurang lebih Rp300 miliar.