SOLOPOS.COM - Oesman Sapta Odang (JIBI/Solopos/Antara)
Solopos.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan senator asal Kalimantan Barat sekaligus Ketua HKTI Oesman Sapta Odeng sebagai calon pimpinan MPR.
Sementara itu Gerindra yang merupakan lokomotif dari Koalisi Merah Putih (KMP) juga menyusun paket Pimpinan MPR. Dalam paket yang telah disusun, perwakilan DPD juga diperhitungkan.
Dengan terpilihnya Oesman Sapta, apakah KMP tetap akan gandeng DPD? Untuk diketahui, Ketum Gerindra Prabowo Subianto juga menyatakan sebagai Ketua HKTI, sehingga hubungannya dengan Oesman Sapta Odeng keduanya tak harmonis.
“Mereka kan ajukan tiga nama, satu prioritas tapi kan ada nama cadangan,” ujar Prabowo di Ruang Fraksi Gerindra DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2014).
Oesman terpilih berdasarkan voting DPD dengan memperoleh 67 suara. Awalnya DPD mengajukan sembilan nama, namun Sekjen MPR hanya meminta DPD mengusulkan satu nama.
Prabowo juga menyatakan Gerindra tak akan masuk dalam paket Pimpinan MPR. Dia juga mengaku legowo tak dapat kursi tersebut.
“Gerindra utamakan kepentingan bangsa negara dan Pancasila. Jabatan tidak penting. Dari segi prestise iya. Tapi esensi dari perwakilan, demokrasi parlemen kalau anggota parlemen legislatif punya hak yang sama,” imbuh Prabowo.
Sementara, PDIP menghormati putusan DPD tersebut. “Posisi kami menghargai sikap yang telah diambil dari DPD. Itu kan keputusan DPD, tidak ada alasan pihak diluar itu menolak,” kata Wasekjen PDIP yang juga anggota MPR Ahmad Basarah, Selasa.
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengusulkan paket pimpinan DPR terdiri dari DPD, KIH, dan Koalisi Merah Putih (KMP). Sedangkan KMP menginginkan paket pimpinan yang terdiri atas partai pendukung saja.
Menurut Basarah, sejauh ini belum ada kesepakatan dengan pihak KMP terkait paket pimpinan MPR. KIH pun meminta DPD untuk menjadi mediator.
“Belum ada. Kita akan tugaskan DPD untuk melakukan lobi-lobi. Sejauh ini belum ada upaya untuk bertemu untuk melakukan musyawarah mufakat,” tutur Basarah.
Sementara itu saat ditanya apakah PPP telah bergabung dalam paket pimpinan MPR yang diusulkan KIH, Basarah menjawab normatif. “Kita lihat nanti bagaimana PPP-nya,” tutupnya.