SOLOPOS.COM - Konvoi untuk menuntut kejelasan regulasi ojek online, Jogja, Selasa (27/3/2018). (Jalu Rahman Dewantara/JIBI/Harian Jogja)
Pemerintah mengusulkan tarif ojek online menjadi Rp2.000/km bersih di luar potongan aplikator.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah mengusulkan kenaikan tarif ojek online dari yang saat ini di kisaran Rp1.600/km. Pemerintah menilai tarif ideal sebagai dasar perhitungan perusahan aplikator ojek daring adalah sebesar Rp2.000/km
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan kelonggaran bagi perusahan aplikator ojek daring untuk berdiskusi soal penetapan tarif dengan mitra pengemudi. Adapun keputusan perusahaan tersebut harus sudah disampaikan kepada pemerintah pada Senin (2/4/2018).
“Ada suatu nilai harga pokok sekitar Rp1.400/km – Rp1.500/km, [ditambah] dengan keuntungan dan jasa, sehingga rata-rata menjadi Rp2.000/km. Namun, Rp2.000/km itu bersih, bukan dipotong menjadi Rp1.600/km,” kata Budi di Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (28/3/2018). Baca juga: YLKI Tolak Pengaturan Tarif Ojek Online, Ini Alasannya.
Dia menambahkan perhitungan secara detil akan diserahkan kepada perusahaan aplikator secara internal. Terlebih, pihak perusahaan mengaku ingin meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudinya secara proporsional.
Budi menuturkan hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikator adalah kemitraan sehingga seharusnya kedudukan kedua pihak seimbang. Mitra pengemudi yang merasa dirugikan seharusnya juga bisa punya pilihan berpindah ke perusahaan aplikator lain. Baca juga: Jawaban GoJek Terhadap Protes Driver Soal Tarif Rendah.
Sebelumnya, pengemudi ojek online yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3/2018), menuntut mengenai peningkatan tarif. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa diizinkan bertemu Presiden di Istana Merdeka.