SOLOPOS.COM - ilustrasi listrik (Dok/JIBI/Solopos)
Solopos.com, JAKARTA — Lelang 80 lokasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas 140 Mega Watt (MW) akhirnya dibuka oleh pemerintah pada 31 Oktober 2013.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana mengatakan pengumpulan berkas lelang dilakukan selama 14 hari mulai Kamis pekan lalu. Setelah itu, panitia lelang akan mengevaluasi para peserta dan mengumumkan pemenang lelang.
“Pengumuman akan kami siarkan sekitar akhir Desember atau awal Januari 2014,” kata Rida, Senin (4/11).
Setelah memenangkan lelang, ujar Rida, independent power producer (IPP) akan memulai konstruksi selama 6 bulan. Pemerintah mengharapkan listrik dari PLTS akan mengalir saat kuartal II/2014.
Setelah memenangkan lelang, ujar Rida, independent power producer (IPP) akan memulai konstruksi selama 6 bulan. Pemerintah mengharapkan listrik dari PLTS akan mengalir saat kuartal II/2014.
Untuk mengikuti lelang PLTS ini, pengusaha harus menyertakan kesanggupan membayar jaminan kesungguhan 10% dari total investasi pada pemerintah. Selain itu, mereka juga harus sudah memiliki lahan yang akan dibangun pembangkit listrik. Syarat-syarat tersebut bertujuan meminimalkan adanya proyek yang mangkrak.
“Lahan [untuk membangun PLTS] harus sudah ada, entah dari jual beli, sewa, atau kerja sama dengan pihak lain,” imbuh Rida.
Pembangunan PLTS di 80 titik wilayah tersebut diprioritaskan di Indonesia wilayah bagian tengah dan timur. Dari total tersebut, per lokasi maksimal dibangun 2 unit pembangkit. IPP bisa membangun pembangkit maksimal berdaya 8 MW per unit.
Di wilayah Indonesia bagian timur akan dibangun 22 unit pembangkit. Dari total tersebut mayoritas akan dibangun di Provinsi Papua. Pemerintah telah menyiapkan 7 titik lokasi di Pulau Cendrawasih itu. Selain Papua, PLTS akan dibangun di Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.
Di wilayah Indonesia bagian tengah ada mayoritas PLTS akan dibangun di Nusa Tenggara Timur. Di pulau tersebut telah disiapkan 9 titik lokasi lelang. Wilayah yang akan dibangun PLTS a.l di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Di wilayah Indonesia barat, wilayah yang akan dibangun PLTS ada di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. Mayoritas PLTS akan dibangun di Kalimantan Barat.
Pemerintah menetapkan tarif listrik sesuai dengan Peraturan Menteri No.17/2013. Tarif listrik dalam beleid tersebut untuk PLTS fotovoltaik senilai US$0,25 per kilo Watt hour (kWh). Bila perusahaan menggunakan tingkat komponen dalam negeri minimal 40%, maka harga listrik bisa mencapai US$0,30 per kWh.
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai pembeli listrik tunggal juga berperan sebagai panitia lelang. Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyatakan pihaknya telah merekomendasi wilayah yang diutamakan dibangun PLTS untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM).
“Kami telah mengusulkan pemerintah wilayah mana yang tepat dibangun PLTS agar menjadi pembangkit subtitusi PLTD [diesel],” katanya.
Namun, imbuh Nur, pembangkit dari surya tersebut sebaiknya memiliki kapasitas 20% dari beban listrik. Hal ini untuk mengantisipasi anjloknya listrik dari PLTS. Melalui PLTS, pemerintah menargetkan penghematan 20% penggunaan BBM untuk pembangkit listrik.