SOLOPOS.COM - Hla Hla Myint (kanan), salah satu korban kekerasan mengalami luka tembak di kepala, menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kyuktaw, Rakhine, Kamis (25/10/2012). (Reuters)
Hla Hla Myint (kanan), salah satu korban kekerasan mengalami luka tembak di kepala, menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kyuktaw, Rakhine, Kamis (25/10/2012). (Reuters)
SITTWE – Pemerintah Myanmar mengklaim telah mengupayakan perdamaian di Negara Bagian Rakhine, tempat kekerasan etnis kembali berlangsung dan telah menewaskan setidaknya 56 orang dalam beberapa hari terakhir.
Kekerasan etnis antara komunitas Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya telah mengakibatkan kebakaran desa-desa dan memicu keprihatinan internasional sekaligus intervensi pemerintah. “Tentara, polisi dan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat setempat akan mencoba untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas, serta akan mengambil tindakan hukum terhadap setiap individu atau organisasi yang mencoba menghasut kerusuhan,” bunyi sebuah pernyataan dari kantor Presiden Thein Sein yang diterbitkan surat kabar negara, Myanma Ahlin, Jumat (26/10/2012).
Sejak Minggu (21/10/2012), 25 orang dilaporkan tewas dan 60 lainnya terluka dalam kekerasan di empat kota di Rakhine, ujar juru bicara pemerintah, Win Myaing, Kamis (25/10/2012). Namun Myaing tak merinci asal etnis para korban.
Sejak Minggu (21/10/2012), 25 orang dilaporkan tewas dan 60 lainnya terluka dalam kekerasan di empat kota di Rakhine, ujar juru bicara pemerintah, Win Myaing, Kamis (25/10/2012). Namun Myaing tak merinci asal etnis para korban.
Sebelumnya, Rabu (24/10/2012), pemerintah merilis 1.948 rumah dan delapan bangunan keagamaan telah dihancurkan. “Dengan masyarakat internasional mengamati dengan seksama transisi demokrasi Myanmar, kerusuhan tersebut bisa mencoreng citra negara,” lanjut pernyataan Presiden seperti dilansir yahoonews.
Pada Juni 2012, kekerasan etnis di negara bagian tersebut teklah menyebabkan sedikitnya 90 orang tewas dan menghancurkan lebih dari 3.000 rumah. Sekitar 75.000 orang dipaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi sejak itu.
Konflik panjang telah menyudutkan warga Muslim Rohingya, yang tak diakui kewarganegaraannya meskipun telah bermukim di Myanmar selama beberapa generasi. Mereka banyak dilecehkan sebagai penyusup yang datang dari negara tetangga Bangladesh dan dituduh mencuri tanah warisan etnis Rakhine.
PBB memperkirakan populasi Muslim Rohingya di Myanmar mencapai 800.000 orang. Tapi Pemerintah Myanmar tidak memasukkan mereka sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui. Penyangkalan serupa dilakukan Bangladesh, yang selama ini memperlakukan mereka sebagai pengungsi asal Myanmar.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan, rasisme juga banyak memainkan peran atas terjadinya kekerasan. Banyak warga Rohingya yang berbicara dengan dialek Bengali dan secara fisik menyerupai Muslim Bangladesh dengan berkulit gelap, sehingga memicu diskriminasi.
elements to cause large-scale loss of human lives, material destruction, displaced families as well as fear, humiliation and hatred affecting the people from all walks of life,” it said.
Ban called on Myanmar authorities “to take urgent and effective action to bring under control all cases of lawlessness.”
“The vigilante attacks, targeted threats and extremist rhetoric must be stopped. If this is not done, the fabric of social order could be irreparably damaged and the reform and opening up process being currently pursued by the government is likely to be jeopardized,” said Ban.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kamis malam oleh kantor Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menggambarkan aksi kekerasan terbaru di Rakhine ini sebagai sesuatu yang “sangat mengganggu”. “Ketidakpercayaan yang meluas di antara anggota masyarakat sedang dieksploitasi oleh unsur-unsur militan dan kriminal menyebabkan hilangnya nyawa manusia, kerusakan materi dan pengungsian dalam skala luas,” ujar Ban.
Kondisi itu menurut Ban menimbulkan ketakutan, penghinaan dan kebencian yang memengaruhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Sekjen PBB asal Korea Selatan itu meminta Pemerintah Myanmar untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk mengontrol semua kasus pelanggaran hukum.
