SOLOPOS.COM - Logo Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (bnpt.go.id)
Pemerintah blokir situs radikal. BNPT menjelaskan, situs-situs yang diblokir kebanyakan menyebarkan isu SARA.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintahan kabinet Jokowi-JK kembali menuai sorotan tajam dari publik dunia maya. Muncul kabar pemerintah berencana memblokir 22 situs/website yang berkaitan dengan penyebaran paham radikal.
“Ada 22 situs internet radikal yang diadukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),” demikian pernyataan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Ismail Cawidu, dalam keterangan resminya di situs Kominfo seperti dikutip Solopos.com, Selasa (31/3/2015).
Awalnya Kominfo telah memblokir tiga situs. Namun kemudian BNPT meminta Kemkominfo untuk memblokir 19 situs lagi berdasarkan surat No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemkominfo. Total ada 22 situs yang diblokir.
Awalnya Kominfo telah memblokir tiga situs. Namun kemudian BNPT meminta Kemkominfo untuk memblokir 19 situs lagi berdasarkan surat No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemkominfo. Total ada 22 situs yang diblokir.
Dilansir Detik, Selasa (31/3/2015), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan usulan itu disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah mendapat pengaduan dari masyarakat.
Berdasarkan laporan pengaduan tersebut, Tim Media Cyber BNPT kemudian melakukan kajian terhadap situs-situs yang dilaporkan.
Menurut Saud sejumlah situs tersebut selain mengajarkan paham radikal juga mengajak mengkafirkan orang yang tak sepaham. Terkadang judul dan bagian awal dari artikel yang ditayangkan oleh situs tersebut adalah hal-hal yang bagus.
Namun kemudian di bagian tengah diselipkan ajaran radikal yang mengarah ke ajakan melakukan teror. “Ada ajakan melakukan jihad keras sehingga kami usulkan untuk diblok,” kata mantan Kepala Detasemen Khusus Antiteror Markas Besar KepolisianRI itu.
Menurut Saud pemblokiran terhadap situs tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah berkembangnya aksi terorisme. Dia mengakui pemblokiran situs ini akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu dia pun mengaku siap menjelaskan kepada masyarakat.
Bahkan BNPT juga siap bila ada yang ingin menguji kesimpulan atas usul pemblokiran tersebut. “Kami siap menjelaskan kepada masyarakat,” kata Saud.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut sebagian anggotanya (ISP) sudah menerima surat permintaan pemblokiran tersebut dari Kominfo dan Trust Positif, namun sebagian lainnya belum mendapatkan.
“Ke depannya, kami berharap ada sebuah sistem pemblokiran yang bisa dilakukan tersentralisasi atau dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian jaringan ISP dapat mempertahankan netralitasnya. Mengenai konten negatif di luar pornografi, kami mengusulkan ditetapkan oleh lembaga peradilan,” ungkap APJII dalam surat terbukanya.