Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/Paulus Tandi Bone)
Mereka menyatakan kesiapan pemerintah dari aspek infrastruktur dan penambahan jaringan SPBU nonsubsidi sangat terbatas sehingga implementasi pembatasan BBM bersubsidi tidak mudah dilaksanakan pada tahun ini. Selain itu, lambatnya sikap pemerintah memutuskan kebijakan tersebut akan memicu aksi spekulan melakukan penimbunan BBM bersubsidi untuk kepentingan sepihak.
Terlebih, pemerintah juga dinilai tidak tegas mengumumkan pernyataannya terkait dengan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan niaga dan transportasi massal. Pada sisi lain, minimnya sosialisasi dapat berakibat pada ketidaktahuan petugas SPBU terhadap spesifikasi mesin mobil yang akan mengisi BBM bisa menambah peliknya pelaksanaan regulasi ini.
Jika terjadi kesalahpahaman, keadaan tersebut rentan memicu konflik horizontal di masyarakat pengguna mobil berkapasitas mesin di bawah 1.500 cc yang dianggap berhak memakai BBM bersubsidi.
“Saya pesimistis regulasi ini bisa berjalan efektif, justru malah berpotensi kontraproduktif,” kata CEO PT Astra International–Peugeot, Constantinus Herlijoso kepada Bisnis Indonesia hari ini. Dia menilai pemerintah sangat lambat mengambil keputusan. Wacana yang berlarut-larut justru bisa langsung memicu para spekulan menimbun premium. “Akhirnya, konsumsi premium yang sedianya ingin dibatasi, volumenya malah melonjak,” ujarnya.
Diskriminatif
Bagi sektor otomotif, lanjut Herlijoso, pembatasan BBM bersubsidi dari sisi tertentu sangat diskriminatif. Pembatasan kapasitas mesin akan menemui kesulitan ketika dihadapkan pada tahun produksi dan model mobil yang dikeluarkan kalangan agen tunggal pemegang merek (ATPM). Ketika diproduksi pertama kali, mobil MPV Daihatsu Xenia berkapasitas 1.000 – 1.300 cc sedangkan Toyota Avanza sebagian modelnya ada yang menggunakan mesin 1.500 cc. Adapun, desain kedua mobil ini sangat mirip. “Untuk dilakukan pembatasan tidak mudah. Jika sampai terjadi kekeliruan, kebijakan ini tentu sangat diskriminatif [karena penerapan terhadap satu model tertentu bisa berbeda-beda],” tuturnya.
Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Sudirman M Rusdi mengatakan jika kebijakan pembatasan BBM akan dimulai pada awal bulan depan, sosialisasinya harus dimulai dari sekarang. “Tidak mudah untuk menyosialisasikan peraturan tersebut. Selain itu, pengawasan di setiap SPBU akan sangat sulit,” katanya.
Jika ingin efektif berjalan, lanjutnya, regulasi ini harus menjadi perhatian penuh setiap pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan edukasi petugas di setiap SPBU. “Petugas harus dibekali dengan pengetahuan teknis mengenai spesifikasi mesin dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke atas. Jika tidak ada pembekalan, konsumen mobil 1.500 cc ke atas seharusnya dapat membeli BBM bersubsidi,” ujarnya.
