SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sebanyak 27 negara anggota UE sepakat menginginkan Dewan HAM PBB mengeluarkan resolusi lebih kuat dari pada draft usulan Qatar, Turki dan Amerika Serikat (AS). “Sebagian besar dari kami mendesak adanya langkah lebih kuat,” ujar Maria Ulff Moeller, diplomat Denmark yang negaranya saat ini memegang posisi presiden bergilir UE.
Dewan Keamanan (DK) PBB didesak untuk mempertimbangkan merujuk penyelidikan pembantaian Houla ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengingat Suriah bukan anggota ICC. Sebelumnya, negara-negara Barat telah menyebut Suriah sudah di ambang perang saudara sektarian, yang juga akan menjadi bencana bagi kawasan Timur Tengah.
Mereka juga mendesak Rusia mengakhiri dukungannya bagi Presiden Bashar al-Assad dan menekannya untuk menghentikan pertumpahan darah.
Sementara, Menlu AS, Hillary Clinton, mengatakan, kekerasan Suriah telah mendorong bahaya yang “mengerikan”. “Perang sipil di negara yang terancam terpecah oleh masalah sektarian, bisa berubah menjadi perang proksi, apalagi, Iran memiliki pengaruh kuat di Suriah,” kata Clinton dalam perjalanan menuju Kopenhagen, Denmark.
Clinton juga mendesak Moskow untuk meningkatkan tekanan terhadap Assad. Rusia dan China telah menekankan rencana perdamaian yang dibawa utusan PBB, Kofi Annan, dapat memacu timbulnya solusi politik di Suriah.
Namun, Washington menyebut Rusia “tercela” menyusul laporan pengiriman senjata dari Rusia ke Suriah, meskipun hal itu tidak ilegal. “Rusia terus mengatakan ingin melakukan segala cara untuk menghindari perang saudara, karena mereka percaya kekerasan akan menjadi bencana. Saya pikir, mereka telah menopang rezim pada saat kita harus mengupayakan transisi politik,” lanjut Clinton.
Hal senada diungkapkan Menlu Inggris, William Hague, yang mengatakan Suriah sedang bergerak menuju “perang sipil habis-habisan sipil dan keruntuhan”. Hague menyerukan negara-negara lain untuk turut menekan Assad, seperti yang tengah diupayakan UE dengan menyusun sanksi-sanksi baru terhadap Suriah.
Pembantaian Houla telah mendorong kemungkinan intervensi militer asing. Duta besar AS untuk PBB, Susan Rice, mengatakan, pernyataan pemerintah Suriah mengenai insiden Houla adalah “kebohongan terang-terangan”.
Komandan pemberontak utama Suriah, Kolonel Riad al-Asaad, mendesak Annan untuk menyatakan rencana perdamaian telah gagal.
“Tidak ada batas waktu. tapi kami ingin Kofi Annan mengumumkan kegagalan rencana itu, sehingga kami bebas melakukan operasi militer terhadap rezim,” kata al-Asaad yang berbasis di Turki, kepada jaringan televisi Al Jazeera.
Hal ini bertentangan dengan pernyataan para pemberontak yang ada di Suriah, Rabu (30/5/2012), yang mengeluarkan ultimatum, 48 jam kepada Presiden Assad untuk mematuhi rencana Annan.
