SOLOPOS.COM - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono (kanan) bersama Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo (dua dari kanan) meninjau kawasan underpass Makamhaji, Sukoharjo, Jumat (1/5/2015). (Ivanovic Aldino/JIBI/Solopos)
Pembangunan wilayah perbatasan dikebut oleh pemerintah.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah bergerak cepat membangun perbatasan dengan membangun berbagai infrastruktur di kawasan perbatasan, dengan tujuan menjadikan wilayah terluar tersebut lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan seluruh kementerian langsung bekerja membangun perbatasan setelah Badan Nasional Pengelola Perbatasan menetapkan tujuh pintu lintas negara.
Salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah Entikong, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Seluruh hambatan sudah diatasi oleh pemerintah daerah. Jadi yang kami kerjakan adalah membangun infrastruktur, agar lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga. Spesifikasi yang diberikan Presiden sangat mudah, lebih baik dari negara tetangga,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Basuki menuturkan pembangunan yang dilakukan pemerintah kali ini bukan hanya fasilitas pos lintas batas negara, tetapi juga infrastruktur pemukiman dan terminal barang umum internasional, agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut.
Untuk pembangunan pos lintas batas negara, pemerintah mengalokasikan Rp161,14 miliar selama dua tahun, sedangkan pembangunan infrastruktur pemukiman di Entikong diperkirakan menghabiskan Rp250 miliar.
“Salah satu fasilitas perbatasan yang dibutuhkan adalah dry port yang akan dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan. Ini sudah kami sepakati lokasinya, dan sudah disiapkan desain dan amdalnya untuk segera dibangun,” ujar dia.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengatakan pembangunan dry port di kawasan perbatasan diperkirakan akan menghabiskan Rp50 miliar. Dana tersebut sudah termasuk pengadaan lahan seluas 1,5 hektare yang dibutuhkan.
“Lokasi yang kami sepakati pun harus mampu menampung perkembangan perdagangan yang akan terjadi hinga 20 tahun ke depan,” ujar dia.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan Presiden Jokowi menagih realisasi percepatan pembangunan perbatasan yang telah direncanakan masing-masing kementerian.
Targetnya, dalam dua tahun ke depan perbatasan Indonesia sudah lebih baik dibandingkan dengan wilayah perbatasan negara lain.