SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi meninjau lokasi pembangunan jalan tol Solo-Kertosono di Desa Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Sragen, Sabtu (25/7/2015). (Moh Khodiq Duhri/JIBI/Solopos)
Pembangunan infrastruktur banyak didanai dengan pinjaman luar negeri. Namun utang dari pemerintah Inggris ditolak.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya menunda tawaran utang dari Inggris untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur dalam negeri yang tertera dalam buku biru Badan Pelaksana Pembangunan Nasional (BPPN).
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris David Cameroon dalam lawatannya ke Indonesia pada akhir Juli 2015 menawarkan beberapa kerjasama di beberapa bidang infrastruktur seperti energi, pertanian, maritim, industri, dan wisata.
Salah satu tawaran tersebut adalah bantuan pendanaan pembangunan infrastuktur penyelenggaraan Asian Games 2018 dan pembangunan listrik 35.000 MW. Total tawaran pinjaman tersebut adalah 1 juta poundsterling.
Salah satu tawaran tersebut adalah bantuan pendanaan pembangunan infrastuktur penyelenggaraan Asian Games 2018 dan pembangunan listrik 35.000 MW. Total tawaran pinjaman tersebut adalah 1 juta poundsterling.
Namun, tawaran utang sektor infrastruktur tersebut akhirnya untuk sementara ditunda diterima oleh pemerintah Indonesia. Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan belum adanya pengalaman kerjasama di bidang infrastruktur antarpemerintah (goverment to goverment) menjadikan Indonesia memutuskan untuk menunda menerima tawaran pinjaman ini.
“Mereka tawarkan konsepnya goverment to goverment, tapi setelah kita lihat rekam jejaknya, ternyata belum pernah ada kerjasama dengan kita. Maka sementara kita tolak,” ujarnya.
Pertimbangan tersebut menurutnya dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan dan kualitas pembangunan proyek. “Bukan mengecilkan kualitas Inggris, tapi kita lebih cenderung nyaman dengan yang sudah punya rekam jejak kerjasama dengan kita,” ujarnya. Pasalnya, aspek rekam jejak tersebut juga diajukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) sebagai salah satu syarat pengajuan kerjasama. Wismana menyebut negara-negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, Jepang, dan Australia menjadi sejumlah negara yang telah memiliki rekam jejak kerjasama dengan pemerintah. Indonesia sudah menetapkan proyek-proyek yang didanai utang dalam buku Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri (DRPLN) 2015-2019 atau buku biru. Di dalamnya, terdapat 39 program yang mencakup 116 proyek pembangunan dengan total nilai US$39,9 miliar. Dalam rencana pinjaman itu, nilai proyek pembangunan jalur kereta api tercatat sebagai yang terbesar senilai US$6,8 miliar dan pembangunan pembangkit listrik senilai US$4,9 miliar.
Untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur selain mengandalkan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang telah berpengalaman dengan Indonesia. Wismana mengatakan pemerintah lebih cenderung memilih kerjasama dalam bentuk multilateral. Untuk itu, pihaknya tak heran bila pemerintah mengaku bersiap menarik utang sebesar US$11 miliar dari Bank Dunia dan US$5 miliar dari Bank Pembangunan Asia (ADB) guna membiayai proyek-proyek infrastruktur. Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapkan kedua pinjaman tersebut bersifat jangka panjang untuk mendanai proyek-proyek berdurasi hingga 30 tahun dengan
Advertisement
Advertisement
Menurut Sofjan Wanandi bunga pinjaman keduanya dinilai ringan oleh pemerintah karena hanya berkisar 1% hingga 3%, sehingga dinila cukup ringan bagi Indonesia. Di sisi lain, kebijakan penarikan hutang ini juga merupakan wacana yang telah lama disiapkan oleh pemerintah
“Namun kita tetap utamakan pembiayaan dari APBN, hutang ini sifatnya hanyalah sebagai tambahan dan cadangan untuk proyek-proyek kita ke depan,” ujar Sofjan Wanandi.