SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com)–DPR akan merampungkan pembangunan gedung baru senilai Rp 1,3 triliun. Tender gedung akan segera dilakukan. Nah, dicurigai ‘permainan’ akan segera dimulai. Penegak hukum diminta untuk melakukan pengawasan.
“Ada relasi bisnis yang mempengaruhi politik,” kata peneliti hukum ICW bidang Divisi Korupsi Politik, Abdullah Dahlan saat dihubungi, Selasa (8/3/2011).
Abdullah melihat, dari pembangunan gedung itu sebenarnya sudah tampak benih-benih pemaksaan kebijakan. Padahal kritik dan penolakan publik ramai terdengar.
“Ada motif apa di balik semua ini? Kita menduga ini ada upaya kesan dipaksakan dalam proyek ini,” terangnya.
Abdullah melihat, semua sudah diskenariokan, padahal ketidakpatutan pembangunan gedung ini rajin disuarakan publik. Lagi-lagi DPR menunjukkan prioritas yang berhubungan dengan DPR.
“Minim sekali problem masyarakat yang diselesaikan parlemen sekarang ini. DPR sudah memakai kacamata kuda, bisa dilihat bagaimana tingkat kehadiran anggota DPR atau penyelesaian fungsi legislasi, pembahasan UU yang tidak tuntas,” tuturnya.
Kebutuhan untuk kerja yang lebih baik dan melayani aspirasi masyarakat tidak harus dipenuhi negara dan menjadi beban APBN. “Mereka bisa mengembangkan rumah aspirasi itu lebih tepat, lebih aspiratif,” ucap Abdullah.
(dtc/tiw)