SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Kepolisian telah menyatakan kasus pemadaman listrik massal alias blackout di Jawa Barat dan Jabodetabek tidak mengandung unsur sabotase. Polri pun dinilai terlalu cepat melempar kesimpulan terkait padamnya listrik PLN hingga lebih dari 8 jam itu.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyoroti langkah aparat kepolisian yang terlalu dini menyampaikan kesimpulan terkait insiden padamnya listrik di wilayah Jawa-Bali pada Minggu (4/8/2019) lalu.
Menurut Arsul pernyataan polisi bahwa tidak ditemukan unsur sabotase dalam dalam kasus tersebut tidak melalui investigasi mendalam. Arsul mengatakan ada kesan polisi belum melakukan investigasi secara benar dan teliti atas pemadaman massal yang membuat panik publik itu.
“Ya, saya malah ingin mengkritisi kesimpulan Mabes Polri yang terlalu cepat. Investigasinya diperdalam dulu. Kesannya kalau itu belum diselidiki dengan mendalam, dan peninjauan lapangan belum dilakukan secara benar dan teliti,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (6/8/2019).
Arsul mengatakan sejauh ini Polri belum menemukan indikasi adanya sabotase, sementara yang ditemukan adalah soal pohon sengon yang mengganggu. “Kalau belum apa-apa sudah disimpulkan seperti itu, kalau ada hal lain, jadi seolah-olah Polri kita tidak akurat,” kata Arsul.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Dito Ganinduto merasa heran dengan kejadian yang tidak lazim tersebut. Komisi VI, ujar Dito, akan segera memanggil para direksi PLN.
Dito mengaku ketika terjadi insiden dia berusaha menghubungi Kementerian BUMN untuk mendapatkan informasi, namun dia mengaku kecewa. Ternyata Menteri Negara BUMN Rini Soemarno sedang menjalankan ibadah haji atau tidak berada di Tanah Air. Ketika ditanya keberadaan Sekretaris Menteri ESDM, yang bersangkutan juga tidak ada karena ikut naik haji ke Mekkah.
Demikian juga dengan Edwin Hidayat Abdullah selaku Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Kementerian BUMN yang tengah berada di Amerika Serikat.
“Yang saya heran, kenapa sih kok paradigmanya enggak berubah sampai sekarang. Bosnya pergi deputinya ikut-ikut aja. Sampai barusan saya ada di sini, saya telepon lagi, belum ada informasi atas kejadian yang begitu serius,” ujar Dito.
Dito khawatir terjadinya pemadaman listrik itu terkait dengan perubahan struktur di tubuh perusahaan BUMN tersebut. Hanya saja Dito tidak memerinci keterangannya meski dia mengkritik masa kerja pelaksana tugas yang terlalu lama setelah Dirut PLN Sofjan Basir jadi tersangka kasus korupsi.
“Yang saya khawatirkan pemadaman ini bukan persoalan teknis, tapi soal struktur di PLN yang berubah” ujar Dito.