SOLOPOS.COM - Aktivitas pemuatan peti kemas ke atas kapal terlihat di Pelabuhan Makassar, beberapa waktu lalu. Neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2012 menunjukkan surplus dan naik tipis dibandingkan kondisi pada Januari. (JIBI/Bisnis Indonesia/Paulus Tandi Bone)
Pelemahan rupiah membuat asosiasi meminta transaksi bongkar muat menggunakan rupiah.
Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah diminta mewajibkan transaksi bongkar muat di pelabuhan menggunakan rupiah untuk menjamin kepastian usaha, sehingga biaya logistik bisa ditekan.
“Transaksi bongkar muat di pelabuhan ini kita minta ditetapkan menggunakan rupiah, bukan dolar AS yang dikonversikan ke rupiah,” kata Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita saat konferensi pers Indonesia Transport, Supply Chain and Logistic (ITSCl) & Intralogistics (ILI) di Jakarta, Rabu (23/9/2015).
Zaldy mengatakan nilai tukar dolar AS yang berfluktuasi setiap saat menciptakan ketidakpastian terkait biaya operasional setiap harinya bagi pelaku usaha.
“Kalau pembayarannya ditetapkan rupiah, misalnya, satu kontainer tarif bongkar muat Rp2 juta, ya sudah Rp2 juta saja, kalau pakai dolar pasti ada hedge Rp100-Rp200 untuk menjaga fluktuasi nilai tukar itu,” ucap dia.
Dia mengatakan apabila tidak ditetapkan pembayaran dengan rupiah, biaya operasional dan biaya logistik akan semakin tinggi. Menurut dia,titik ideal nilai tukar Rp12.000, namun hal itu sudah tidak memungkinkan.
“Tapi jangan sampai terlalu rendah, karena nanti ekspor akan turun,” imbuh dia.
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan tarif yang dipatok di pelabuhan tinggi hingga Rp17.000 per dolar AS untuk mengantisipasi fluktuasi dolar karena barang baru dinaikkan ke kapal jangka waktunya dua pekan hingga satu bulan kemudian.
“Dalam jangka waktu menunggu barang dinaikkan itu dolar berfluktuasi, jadi agen menetapkan tarif tinggi ke pemilik barang, ini yang menyebabkan biaya logistik mahal,” ujar dia.
Ditemui di tempat sama, Wakil Ketua Bidang Logistik dan Bendahara Kamar Dagang dan Industi Indonesia (Kadin) Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya mendukung kewajiban penggunaan rupiah untuk setiap transaksi di pelabuhan karena memberikan kepastian usaha.
“Kalau tidak ada kepastian, biaya-biaya di bidang transportasi ini akan terus naik,” kata dia.