SOLOPOS.COM - Pembahasan Perppu KPK melibatkan Polri dan Kejaksaan, Rabu (22/4/2015). (JIBI/Solopos/Antara/HO-Andri Nurdiansyah)
Pelemahan KPK dibantah Kapolri Badrodin Haiti melibatkan kepentingan Polri.
Solopos.com, JAKARTA — Di tengah kuatnya rumor pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti menyatakan penilaiannya atas wewenang luar biasa yang dimiliki KPK.
Seperti dikabarkan Solopos.com, isu pelemahan KPK antara lain meletup kembali setelah Polri merekomendasikan anggota aktifnya sebagai calon dalam seleksi pimpinan KPK. Dugaan juga diperkuat dengan langkah sebagian legislator di DPR yang mewacanakan pengurangan wewenang lembaga itu dalam revisi UU KPK.
Hal itu menguatkan dugaan khalayak terkait beberapa babak perseteruan KPK vs Polri sebelumnya. Pemerintah dan DPR bahkan telah mengajukan revisi UU KPK dengan melucuti wewenang penyadapan dan penuntutan. Revisi tersebut bahkan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015.
Revisi tersebut dikhawatirkan akan memperlemah komisi antirasuah tersebut karena mengurangi kewenangan dalam penyadapan dan penuntutan yang menjadi tonggak KPK dalam mengusut kasus korupsi. Di tengah ramai perbincangan publik terkait langkah sistematis polisi dan politikus dalam melemahkan KPK itulah, Kapolri Badrodin Haiti menyatakan dukungan atas wewenang lebih KPK dalam memberantas kejahatan korupsi.
“Kalau pemberantasan korupsi memang perlu satu kewenangan luar biasa, tentu bisa dilakukan,” kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/6/2015).
Meski demikian, menurut Kapolri Badrodin Haiti, Polri enggan memiliki kewenangan yang sama dengan KPK. Menurut dia, harus ada argumentasi yang kuat untuk merevisi undang-undang, karena dibuatnya undang-undang memiliki latar belakang dan kajian akademis. “Ya tidak seperti itu,” katanya.