SOLOPOS.COM - Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit. (Greenpeace Indonesia)
Solopos.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat, Santoso menilai kasus pelaporan polisi terhadap Greenpeace Indonesia adalah upaya mencari muka di depan Presiden Joko Widodo.
Padahal aksi Greenpeace mengkritik pemerintahan Jokowi yang jadi penyebab pelaporan itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi Undang-Undang.
Menurut Santoso upaya kriminalisasi Greenpeace itu bukan dari Jokowi secara langsung. Tetapi dari orang yang mencari panggung.
“Saya yakin bahwa kriminalisasi bagi para pengkritik pemerintah bukan berasal dari Pak Jokowi, tapi mungkin dilakukan oknum atau aparat penegak hukum yang ingin mencari panggung serta perhatian pak Jokowi selaku kepala pemerintahan,” kata Santoso saat dihubungi Suara.com, Senin (15/11/2021).
“Saya yakin bahwa kriminalisasi bagi para pengkritik pemerintah bukan berasal dari Pak Jokowi, tapi mungkin dilakukan oknum atau aparat penegak hukum yang ingin mencari panggung serta perhatian pak Jokowi selaku kepala pemerintahan,” kata Santoso saat dihubungi Suara.com, Senin (15/11/2021).
Baca Juga: Klaim Pemerintah Ihwal Menekan Deforestasi Harus Diperdebatkan
Santoso mengatakan, Jokowi sudah pernah menyatakan dirinya tidak antikritik dan rindu untuk didemo. Hal itu, diharapkan bisa diwujudkan oleh para pembantunya khususnya juga aparat.
Santoso mengingatkan, agar aparat kepolisian bisa mengedepankan asas restoratif justice.
“Setiap aduan memang diproses oleh Polri namun harus dikedepankan asas restoratif justice,” katanya.
Ketua Cyber Indonesia Husin Shahab mencabut laporan terhadap Greenpeace di Polda Metro Jaya. Dia sebelumnya melaporkan Greenpeace atas tudingan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE berkaitan dengan kritiknya terhadap pidato Presiden Joko Widodo soal deforestasi di KTT COP 26, Glasgow.
Baca Juga: Indonesia Disebut Menuju Jebakan Pandemi, Politikus PDIP Ini Salahkan Jokowi
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat menyebut laporan tersebut dicabut Husin pada hari ini.
“Setelah diskusi cukup panjang, akhirnya laporan polisi yang dibuat dicabut,” kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (15/11/2021).
Menurut Tubagus, salah satu alasan Husin mencabut laporannya lantaran tak ingin kasus tersebut dipolitisasi. Dia berdalih tak ingin ada kesan pemerintah antikritik.
“Salah satunya alasannya, kurang lebih adalah tentang beliau tidak mau ini kemudian dipolitisasi, tidak mau ini kemudian dianggap sebagai bentuk pemerintah antikritik, beliau tidak mau permasalahan itu terjadi,” katanya.
Husin melaporkan Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik ke Polda Metro Jaya. Kedua aktivis Greenpeace itu dituding telah membuat berita bohong yang menimbulkan keonaran buntut kritikannya terhadap Jokowi.
Ketua Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai, laporan polisi terhadap dirinya itu adalah sebuah gagal paham. Pasalnya, kata dia, dalam sebuah negara demokrasi, perbedaan pandangan harusnya menjadi hal yang biasa, bukan justru berujung laporan ke kepolisian.
“Perdebatan seperti itu biasa dan harus terjadi pada demokrasi yang sehat yang mengakomodasi berbagai pandangan, bukan melaporkan ke polisi jika pandangan berbeda. Jadi ini yang melapor gagal paham,” kata Leonard kepada Suara.com, Minggu (14/11/2021).