SOLOPOS.COM - Sekjen PAN Eddy Soeparno (Dok/detikcom)
Solopos.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menyatakan keinginan PDIP yang ngotot mengusung calon presiden dari internal partai jika bergabung dengan koalisi besar masih bisa berubah.
Menurut dia, koalisi besar harus mengutamakan musyawarah demi menghasilkan nama capres terbaik yang akan berkompetisi pada Pilpres 2024.
“Kami mengutamakan sebuah konsensus besar bisa dicapai dan ini adalah tujuannya. Kami merasa bahwa apa pun yang nanti akan kami diskusikan bersama-sama, semua pihak datang dengan tangan terbuka dan kepala serta pikiran terbuka,” kata Eddy Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (13/4/2023) malam.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya bakal mengusung capres untuk Pilpres 2024 berasal dari internal partai.
“Bagi PDIP, pemimpin lahir dari kaderisasi. Capres berasal dari internal partai. Hal itu amanat dari Ibu Megawati,” kata Hasto.
Pernyataan Hasto itu menanggapi wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Menurut dia, perjodohan politik harus melihat seluruh komponen secara keseluruhan, tidak bisa satu per satu.
“Jodoh menjodohkan seorang pemimpin tidak hanya melihat aspek elektoral, tetapi dari leadership-nya, kemampuan menyelesaikan masalah, by design pada masa depan,” ujarnya.
PDIP, kata Hasto, memiliki mekanisme demokrasi yang khas dan menghasilkan banyak pemimpin berkompeten, baik dalam skala daerah maupun nasional.
Kehadiran sosok pemimpin yang berasal dari PDIP, menurut dia, pada akhirnya mampu membawa dampak positif, baik dalam hal kesejahteraan masyarakat maupun tata laksana pembangunan.
Ia mencontohkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merupakan sosok yang lahir dari hasil kaderisasi partai.
“Mekanisme kaderisasi khas yang telah bekerja dengan baik dan terbukti mampu menghasilkan banyak pemimpin di Kota Surabaya, ada Pak Eri,” ujar dia.
Ia menegaskan semua keputusan soal nama calon presiden dari PDIP merupakan wewenang penuh dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hasto yakin Megawati nantinya memberikan keputusan tepat soal nama capres yang dipasang bertarung dalam konstelasi politik pada tahun 2024.
“Terkait dengan capres dan cawapres merupakan ranah kewenangan Ibu Megawati, jadi tunggu saat yang tepat,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai koalisi besar rentan berubah oleh sejumlah faktor.
Salah satu yang berpotensi mengubah koalisi besar itu adalah PDIP.
“Misalnya saja jika ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh PDIP, misalnya membangun komunikasi yang serius dengan salah satu atau dua partai dalam koalisi besar hingga akhirnya berkoalisi, pasti akan mempengaruhi koalisi besar,” kata Arya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Arya juga melihat keberadaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sebagai magnet dari koalisi tersebut juga dapat menjadi penyebab kerentanan selanjutnya.
Menurutnya, Jokowi menjadi magnet pembentuk dan perekat serta jangkar koalisi.
Ketika interest Jokowi berubah maka hal itu akan mempengaruhi koalisi besar.
Seperti diketahui, wacana pembentukan koalisi besar untuk Pemilu 2024 oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) muncul setelah silaturahmi para ketua umum parpol bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023).
Partai yang bertemu saat itu adalah Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP.