Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) keberatan terhadap wacana pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri. Hal yang patut dicermati, modus pemulihan hak pilih sebagai bagian proses jual beli politik menjelang Pemilu 2014.
“Saya mencurigai ada transaksi politik antara SBY dengan kekuatan politik militer,” ujar Ketua PBHI Jakarta, Hendrik Sirait di acara Peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/6/2010).
Menurut dia, lembaga TNI/Polri telah diberikan kewenangan untuk menjaga demokrasi. Di dalam setiap penyelenggaraan pemilu dua institusi tersebut bertugas sebagai unsur pengendali dan pencegah konflik.
“Lalu kalau nanti mereka ikut memilih, siapa yang akan mengamankan dan mencegah potensi konflik?” gugat Hendrik.
Pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri juga berpotensi menjadi perpecahan di dalam lembaga TNI dan Polri. Bisa dibayangkan jika antar komandan saling berbeda pandangan haluan politik yang tentu saja bisa berdampak hingga ke prajurit terbawah di lapangan.
“Bisa perang saudara nanti,” sambungnya.
dtc/isw