SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, RAKHINE – Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menuding pemerintah Myanmar tidak mau menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap muslim Rohingya di Rakhine.
Penyidik khusus dari PBB, Yanghee Lee, dilarang memasuki wilayah Myanmar sejak Desember 2017 lalu, melaporkan pemerintah setempat tidak melakukan penyelidikan.
Dalam laporan terbarunya, Yanghee Lee mengatakan pemerintah Myanmar tidak melakukan upaya penyelidikan apa pun terhadap kekerasan yang dialami muslim Rohingya.
“Myanmar tidak bisa dan tidak mau melakukan kewajiban penyelidikan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami warga Rohingya,” kata Yanghee Lee lewat Twitter, seperti dikutip dari CNN, Rabu (10/10/2018).
Yanghee Lee menambahkan penolakan Myanmar bertanggung jawab terhadap krisis Rohingya semestinya ditindak tegas. Mahkamah Internasional harus mengambil tindakan untuk menegakkan keadilan.
“Sekarang giliran masyarakat internasional yang semestinya mengambil tindakan. Penundaan pengusutan krisis kemanusiaan itu merupakan penghinaan terhadap keadilan yang hanya memicu aksi kekerasan lain,” sambung Yanghee Lee.
Sampai saat ini, PBB terus mendesak pemerintah Myanmar melakukan penyelidikan atas dugaan genosida yang terjadi di negara bagian Rakhine. Akibat kekerasan yang dilakukan militer Myanmar, Rakhine kini menjadi seperti kota mati tak berpenghuni.
Sebelumnya, PBB telah menerbitkan laporan tentang hasil penyelidikan di Rakhine. Hasilnya, mereka menyebut militer Myanmar melakukan genosida yang menargetkan warga Myanmar.
Namun, laporan tersebut dibantah oleh pemerintah Myanmar. Mereka mengaku bakal melakukan penyelidikan mandiri tentang kekerasan yang dialami warga Rohingya.
Sayangnya, sampai detik ini pemerintah Myanmar tak kunjung memublikasikan laporan penyelidikan tersebut. Mereka juga tak kunjung memenuhi janji memulai proses repatriasi. Saat ini, nasib ratusan ribu warga Rohingya masih terkatung-katung di pengungsian terbesar di wilayah Bangladesh, Cox’s Bazaar.