SOLOPOS.COM - Arcandra Tahar. (JIBI/Solopos/Antara/Akbar Nugroho Gumay)
Paspor Menteri ESDM Arcandra Tahar yang dobel kabarnya dibahas Presiden Jokowi. Setya Novanto menyerahkan nasibnya ke Presiden.
Solopos.com, JAKARTA — Tanpa ada pemberitahuan resmi, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Senin (15/8/2016) malam.
Beberapa jam sebelumnya, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) membatalkan agenda konferensi pers terkait dugaan kepemilikan paspor Amerika Serikat (AS) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.
Ditemui seusai bertemu Presiden Jokowi, Setya Novanto mengatakan pihaknya sepenuhnya percaya terhadap pilihan Presiden. Dia menyatakan yakin jika Pemerintah pasti memiliki jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini.
“Kami yakin dan percaya kepada Presiden, beliau yang sangat hati-hati, arif, dan selalu memerhatikan aturan. Kami yakin yang beliau selalu mencari yang terbaik buat kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin beliau pasti ada jalan yang terbaik yang tentu beliau sendiri yang bisa menentukan nanti,” tuturnya.
Setnov menuturkan Partai Golkar juga yakin kalau lingkaran Istana pasti telah mendapatkan informasi utuh mengenai status kewarganegaraan Arcandra. Dia menambahkan, Golkar akan selalu mendukung keputusan Presiden. Baca juga: Benarkan Arcandra Tahar Punya Kewarganegaraan AS, Menkumham Dikecam.
Adapun, dia menyebut telah membahas persoalan Arcandra Tahar di level partai. “Saya yakin Presiden sangat mengerti dan selalu berdasarkan aturan yang ada. Kami lihat perkembangannya nanti,” ujar Setnov.
Di sisi lain, Setya mengaku belum akan mengajukan nama untuk mengisi pos Menteri ESDM apabila Arcandra Tahar akhirnya mundur atau dicopot oleh Presiden. Baca juga: Arcandra Tahar Bisa Terancam Tak Punya Kewarganegaraan.
“Kan kita tahu Presiden sangat bijaksana dan sangat tahu apa yang dilaksanakan. Saya rasa kami ikut saja, enggak pernah nuntut apa-apa. Golkar tidak pernah mengajukan syarat-syarat. Bisa tanya Presiden,” kata Setnov.