SOLOPOS.COM - Enam orang yang tertangkap tangan terlibat pungutan liar (pungli) di Kemenhub tiba di Mapolda Metro Jaya, Selasa (11/10/2016) malam. (Juli Etha/JIBI/Bisnis)
Setelah terbongkarnya pungli Kemenhub, Jokowi membentuk Satgas Saber Pungli untuk mengendus praktik haram itu di lembaga pelayanan publik.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagai tindak lanjut dari reformasi hukum. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengungkapkan Satgas Saber Pungli dibentuk atas perintah Presiden Joko Widodo setelah kasus tangkap tangan di Kementerian Perhubungan kemarin.
“Presiden kan langsung melihat di lapangan, bagaimana pungli itu berlangsung di salah satu kementerian. Dia juga paham bahwa pungli itu tidak terjadi di satu kementerian atau lembaga. Tapi di banyak kementerian, lembaga, bahkan seluruh Nusantara, dan keluhan rakyat banyak yang menyangkut pungli,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (12/10/2016).
Dia menyatakan satgas ini akan banyak menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Untuk itu, tuturnya, satgas akan membuka sistem pelaporan online untuk menyerap masukan dari publik.
Menko Polhukam memaparkan pungli muncul karena regulasi yang ada saat ini mengenai pelayanan terhadap rakyat berjalan lambat. Oleh karena itu, lanjutnya, selain upaya tadi, Pemerintah akan menyisir aturan yang tumpang tindih dan tidak efektif sehingga regulasi menjadi sederhana dan menutup pungli.
Wiranto menyebutkan satgas akan bekerja di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan beranggotakan kepolisian serta kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pungutan liar.
“Kami harap dalam saru minggu selesai dan bisa operasi dan nama sapu bersih itu dikehendaki presiden supaya cara apapun, di lapisan manapun, pungli tidak boleh terjadi. Pokoknya semua dari atas sampai bawah,” tambah Wiranto.