SOLOPOS.COM - Buruh tani memanen padi yang ditanam di salah satu bidang sawah Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Selasa (9/3/2021). Petani tak bisa mendapatkan untung ketika masa panen di saat musim hujan seperti saat ini. (Solopos.com/Taufiq Sidik Prakoso)
Solopos.com, JAKARTA -- Di tengah panen raya dan masalah anjloknya gabah, Pemerintah justru berencana mengimpor beras. Rencana ini ditentang oleh Partai Gerindra.
"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton karena dapat menyebabkan harga gabah di kalangan petani turun drastis," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, Jumat (12/3/2021).
Budi mengatakan pengumuman rencana impor itu berdampak terhadap harga gabah di sejumlah daerah. Dia mengatakan harga gabah petani sudah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), seperti di Blora hanya Rp3.300/Kg, di Kendal Rp 3.600/kg, dan di Ngawi Rp3.400/kg
"Padahal besaran HPP yang ditetapkan dalam Permendag 24/2020 yaitu untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp4.200 per kg," ujar legislator dari dapil Kaltim ini.
"Padahal besaran HPP yang ditetapkan dalam Permendag 24/2020 yaitu untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp4.200 per kg," ujar legislator dari dapil Kaltim ini.
Baca juga: Tegas, PKS Tolak Kebijakan Impor Beras
Menurut data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan per 7 Maret 2021, stok beras di Bulog sebanyak 869.151 ton. Jumlah tersebut terdiri atas stok komersial sebesar 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton. Dia mengatakan seharusnya CBP minimal 1,5 juta ton.
"Melihat potensi produksi panen raya tahun 2021, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri," ujarnya.
Budi meminta Pemerintah mengkaji ulang rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Dia juga mengingatkan Pemerintah wajib memenuhi stok Bulog dan cadangan beras Pemerintah dengan menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan petani luar negeri.
Baca juga: Gubernur Ganjar: Petani Mau Panen, Pertimbangkan Impor Beras
"Pemerintah wajib memberikan kesempatan dan mendukung Perum Bulog untuk melakukan penyerapan beras dan gabah petani. Serta membantu Perum Bulog dalam penyaluran beras tersebut," kata keponakan Prabowo ini.
Dia juga mengingatkan Pemerintah untuk menjaga stok pangan nasional khususnya beras dan mengoptimalkan produksi dalam negeri. Pemerintah, dia melanjutkna, juga harus segera merealisasikan janji tahun 2020 untuk membantu 2,76 Juta petani miskin.
"Pemerintah segera membentuk Badan Pangan nasional sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan," tegasnya.