SOLOPOS.COM - Ilustrasi dolar. (Freepik)
Solopos.com, JAKARTA — International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mengungkap banyak pejabat dunia diam-diam memiliki properti hingga akal-akalan untuk menghindari pajak. Hal itu berdasarkan hasil investigasi yang dikenal sebagai laporan Pandora Papers.
Laporan Pandora Papers berdasarkan hampir 12 juta dokumen yang bocor. Dokumen tersebut diperoleh oleh ICIJ di Washington DC dan menjadi salah satu investigasi global terbesar. Data itu mengungkap kekayaan rahasia dan transaksi para pemimpin dunia, politisi, dan miliarder.
“Mereka menggunakan rekening luar negeri hingga perwakilan luar negeri untuk membeli ratusan juta dolar properti di negara lain, dan untuk memperkaya keluarga mereka sendiri dengan mengorbankan warga negara mereka,” ungkap penyidik dari ICIJ, Fergus Shiel, dikutip detik.com dari BBC, Senin (4/10/2021).
Baca juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte Mundur dari Politik, Mengapa?
Baca juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte Mundur dari Politik, Mengapa?
Lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara berhasil mengidentifikasi kekayaan tersembunyi dari beberapa orang paling berkuasa di dunia.
Dalam data yang bocor itu, terungkap ada 35 pimpinan dunia yang saat ini masih menjabat hingga 300 mantan pejabat dunia diam-diam memiliki perusahaan offshore, membeli properti, hingga akal-akalan menghindari pajak saat membeli properti.
Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana Raja Abdullah II menciptakan jaringan perusahaan di luar negeri dan minta suaka pajak untuk mengumpulkan kekayaan properti senilai $100 juta dari Malibu, California, hingga Washington DC dan London.
Baca juga: CEO dengan Gaji Tertinggi di Dunia, Ini Daftarnya…
Menurut penyelidikan, tiga rumah besar tepi pantai di Malibu diperoleh Raja Yordania dari tiga perusahaan di luar negeri seharga US$68 juta pada tahun-tahun setelah warga Yordania melakukan aksi protes akibat pengangguran dan korupsi.
Raja Abdullah, 59, memiliki tiga apartemen mewah di sebuah kompleks di Washington, DC dengan pemandangan panorama Sungai Potomac. Dia juga memiliki rumah di Ascot, salah satu kota termahal di Inggris, bersama dengan apartemen senilai jutaan dolar di pusat kota London, menurut laporan itu.
“Yordania tidak memiliki uang sebanyak monarki Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi sehingga seorang raja tidak harus memamerkan kekayaannya,” kata Annelle Sheline, seorang ahli Timur Tengah, mengatakan seperti dikutip Aljazeera.com, Senin (4/10/2021).
Baca juga: Pemberani! Aksi Perempuan 55 Tahun Melawan Macan Tutul dengan Tongkat
Pengacara raja Abdullah mengatakan semua properti dibeli dengan kekayaan pribadi dan itu adalah praktik umum bagi individu terkenal untuk membeli properti melalui perusahaan di luar negeri untuk alasan privasi dan keamanan.
“Setiap implikasi bahwa ada sesuatu yang tidak pantas tentang kepemilikan properti melalui perusahaan di yurisdiksi luar negeri pasti ditolak,” kata DLA Piper, firma hukum yang mewakili raja, dilansir bisnis.com/JIBI.
Raja Abdullah, imbuhnya, tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan rakyat.
Sementara itu, perihal pajak, terungkap mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan istrinya bisa menghindari bea meterai ketika membeli kantor di London. Mereka menghindari pajak sebesar 312.000 poundsterling.
Beberapa pejabat dunia diduga juga telah melakukan korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak global. Tetapi yang paling dominan, banyak pejabat dunia diam-diam mendirikan perusahaan offshore agar bisa membeli properti di Inggris.
Hal ini menyebabkan pemerintah Inggris menjadi perhatian internasional. Negara itu disebut gagal dalam mengungkap daftar properti yang dibeli dari perusahaan offshore karena kebanyakan perusahaan digunakan untuk membeli properti agar bisa bebas pajak.
Baca juga: Gelombang Baru Covid-19 Hantam Malaysia, Ratusan Ribu Anak Terpapar
Selain Raja Yordania dan mantan PM Inggris, ada juga Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya diam-diam memiliki perusahaan offshore. Melalui perusahaan yang tidak disebutkan namanya, ia memiliki aset US$30 juta.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, termasuk beberapa menteri kabinet dan keluarga mereka diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang uang jutaan dolar.
Kemudian firma hukum yang didirikan oleh Presiden Siprus Nicos Anastasiades disebut telah memalsukan kepemilikan perusahaan offshore. Namun, firma hukum membantahnya.