SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–PAN menegaskan menolak anggaran aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR. PAN pun siap berhadapan dengan Golkar memperdebatkan payung hukum usul kontroversial Golkar tersebut.
“Kita mengapresiasi debat, PAN siap adu argumentasi soal anggaran aspirasi,” kata Sekjen PAN Taufik Kurniawan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
Taufik ingin memperingatkan Golkar agar memperhitungkan konsekuensi hukum dari usul anggaran dana aspirasi. Salah-salah malah anggota DPR harus melanggar hukum demi rakyatnya.
“Ayo kita sama-sama cari landasan hukumnya,” terang Taufik.
“Ayo kita sama-sama cari landasan hukumnya,” terang Taufik.
Taufik juga ingin mengajak Golkar berhitung soal anggaran yang akan dignakan. Rp 8,4 triliun setahun bukan angka yang kecil.
“Keterbatasan keuangan pemerintah seperti apa,” tegasnya.
“Usulan Golkar tetap kita apresiasi, namun PAN secara konsisten menolak karena tidak ada payung hukumnya. Belum lagi sistemnya juga belum jelas,” ujar Sekjen PAN Taufik Kurniawan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.
Taufik menambahkan, DPR tidak punya wewenang untuk mengalokasikan anggaran. Karena itu, sebaiknya DPR memikirkan cara lain untuk membantu kesejahteraan rakyat di dapilnya.
“Memang kita ini sebaiknya bisa lebih concern terhadap efektifitas sistem check and balance. Niat baik ini coba dikaji lebih intensif lagi sambil menunggu perundangan yang berlaku,” papar Taufik.
Taufik menyarankan DPR mendorong pemerintah mengoptimalkan anggaran pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah agar tepat sasaran. Dengan cara ini DPR bisa memajukan dapil tanpa melanggar hukum.
“Niat baik harus dengan proses baik supaya tidak tersandung hukum,” ingat Taufik.
dtc/tya