SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak syarat rekonsiliasi yang diajukan oleh kubu Prabowo-Sandiaga, yaitu pemulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi.
“Saya ingin menyerukan kepada Presiden untuk menolak persyaratan rekonsiliasi tersebut karena bisa menjadi preseden buruk dalam pemilihan presiden berikutnya,” kata Bara di kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Bara mengatakan bahwa ide rekonsiliasi dan pemulangan Rizieq Shihab merupakan dua hal yang berbeda. Pasalnya, kasus Rizieq adalah persoalan hukum tersendiri yang tidak bisa diintervensi kepentingan politik.
Sementara itu, rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 merupakan rekonsiliasi politik yang memang dibutuhkan sebagai suatu tradisi dalam demokrasi Indonesia setelah melaksanakan Pilpres.
“Pilpres 2019 berlangsung sangat panas, menimbulkan luka dan polarisasi di tengah masyarakat sehingga perlu suatu tindakan simbolis berupa rekonsiliasi politik,” ujarnya.
Bara menilai kalau langkah rekonsiliasi itu dicampuri dengan ide pemulangan Rizieq Shihab, maka itu merupakan bentuk pengkhianatan atas ide rekonsiliasi itu sendiri.
Dia menilai rekonsiliasi bisa berhasil dan terlaksana kalau ada sikap kebesaran hati yang ditunjukkan pihak yang kalah. Seharusnya pihak yang kalah tidak mengajukan persyaratan apa pun untuk melakukan rekonsiliasi.
“Kebesaran hati itu belum ditunjukkan secara penuh oleh pihak Prabowo, misalnya belum memberikan selamat kepada Jokowi, belum mengajak para pendukungnya meninggalkan perbedaan dan meninggalkan sikap-sikap yang bermusuhan,” katanya.
Dia menekankan bahwa apa yang terjadi terhadap Rizieq adalah masalah hukum dan prosesnya harus ditangani secara hukum sehingga tidak bisa dikaitkan dengan politik. Bara menilai kalau permintaan pemulangan itu dipenuhi Jokowi, akan menimbulkan kesan bahwa kasus Rizieq Shihab adalah bagian dari permainan politik dan itu tidak baik.