SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
SOLO-Imbauan terkait kewajiban memakai pertamax bagi pelat merah belum sepenuhnya direspon. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Solo, menilai mayoritas mobil pelat merah masih tetap mengkonsumsi premium.
Seperti disampaikan Pengawas SPBU Lor Beteng, Danang Romi Wijaya. Menurut dia, jika sebatas imbauan maka kemungkinan besar mobil-mobil pelat merah itu akan tetap memakai premium.
“Kalau untuk hari ini pelanggan mobil pelat merah di SPBU kami, mulai dari kelurahan hingga balaikota kebanyakan masih beli premium. Soalnya, omzet premium kami ya masih tetap,” kata Danang.
Dari ratusan mobil pelat merah yang masuk ke SPBU Lor Beteng, ia hanya titen, bahwa yang rutin membeli pertamax hanya mobil dinas Walikota dan Wakil Walikota. “Yang lainnya, premium semua.”
Di satu sisi, Danang juga mengatakan hingga sejauh ini belum ada instruksi resmi mengenai kebijakan tersebut.
Pihaknya mempertanyakan, bagaimana dengan mobil dinas berjenis kendaraan kijang keluaran lama. Yang dinilai tidak cocok pakai pertamax. “Untuk kendaraan ini nanti seperti apa. Kemudian kalau ada mobil pelat merah tetap konsumsi premium, terus ada sanksinya ndak?”
Senada disampaikan Pengawas SPBU Sumber, Sumarsono. “Informasinya, teknis pembatasan bagi mobil pelat merah itu baru akan diterapkan di Jabodetabek. Kalau di wilayah Solo, kami belum dapat instruksi apa-apa,” kata Sumarsono.
Maka, pelanggan mobil pelat merah di SPBU Sumber saat ini pun mayoritas masih mengkonsumsi premium. Terutama untuk mobil-mobil kijang keluaran lama. “Kalau mobil sedan baru, biasanya sudah pakai pertamax. Tapi, mobil kijang lama masih pakai premium.”
Sementara itu, pihak Pertamina menyatakan kesiapannya jika pembatasan BBM bersubsidi diterapkan pada mobil pelat merah untuk tahap awal. “Ya, kami siap-siap saja. Tidak ada masalah,” kata Vice President Corporate and Communication PT Pertamina, Mochammad Harun, kepada solopos.com, Jumat (4/5/2012).
Harun mengatakan, pada dasarnya PT Pertamina masih menunggu kebijakan dari pemerintah mengenai langkah strategis agar konsumsi BBM bersubsidi ini bisa ditekan, terutama di daerah atau wilayah yang nilai konsumsinya cukup banyak. Termasuk di Jawa Tengah.
“Itu kebijakan pemerintah. Termasuk, permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi di Jateng, itu juga ditujukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kami tidak punya kewenangan menambah kuota,” kata dia.