SOLOPOS.COM - Ilustrasi pajak bumi dan bangunan (Dok.Solopos)
SOLO--Tahun 2013, pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah dipastikan akan dilimpahkan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solo kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
Saat ini, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan PBB itu sudah jadi, yakni Perda No 13/2011 dan tinggal menunggu Peraturan Walikota (Perwali).
“Saat ini kami sudah melakukan beberapa proses persiapan, seperti Perda sudah ada dan tinggal menunggu Perwali. Untuk sumber daya manusia (SDM) juga sudah kami magangkan di KPP Pratama Solo,” terang Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), kepada wartawan di sela-sela agenda Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan, di Kantor KPP Pratama Solo, Senin (12/3/2012).
Pengalihan pengelolaan PBB tersebut, ditambahkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Solo, Budi Yulistianto, merupakan amanat UU No 28/2009. “Untuk Perwali saat ini baru draf, dan akan segera kami selesaikan sehingga tahun 2013 kami sudah bisa melakukan pengelolaan PBB sendiri,” kata Budi.
Proses pengambilalihan pengelolaan PBB itu akan dilakukan bertahap mulai 1 Juni mendatang. “Meskipun demikian, untuk tahap awal kami masih memerlukan pendampingan dari KPP. Dengan dikelola sendiri, maka nanti hasil penerimaan dari PBB seluruhnya masuk ke daerah.”
Ditambahkan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala KPP Pratama Solo, Basuki Rahmad, penerimaan PBB Kota Solo merupakan pencapaian tertinggi dibanding kabupaten/kota lain di Kanwil DJP Jateng II. Yakni, mencapai angka Rp55 miliar atau surplus 29% dari target yang ditetapkan. Tahun ini, penerimaan PBB ditarget pada angka Rp46 miliar, atau naik dari target tahun 2011 yang hanya berkisar Rp40 miliar.
