SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com)--Pemerintah mendorong kalangan miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menyisihkan sebagian kecil dananya untuk ditabung.
Demikian disampaikan oleh Deputi sekretaris Wapres bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan sekaligus Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penaggulangan Kemiskinan Bambang Widiyono di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (25/11/2011).
“Masyarakat yang sudah ikut program PKH dibiayai oleh BRI. Nantinya masyarakat selain mendapatkan pembiayaan bisa juga membuka tabungannya tanpa menggunakan KTP,” terang Bambang.
“Masyarakat yang sudah ikut program PKH dibiayai oleh BRI. Nantinya masyarakat selain mendapatkan pembiayaan bisa juga membuka tabungannya tanpa menggunakan KTP,” terang Bambang.
Dijelaskan Bambang masyarakat tersebut bisa membuka rekening tanpa KTP namun dengan jangka waktu sampai enam bulan kedepan. “Setelah itu, kita akan bantu urus mengenai pembuatan KTP-nya,” ungkap Bambang.
Pilot project masyarakat miskin menabung tersebut akan dimulai di 2012. Bambang mengatakan saat ini sejumlah 1,1 juta kaum miskin sudah ikut dalam program PKH.
Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).
Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan kenaikan harga BBM.
PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis.
PKH di Indonesia dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat.
Program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals atau MDGs).
Setidaknya ada lima komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.
“Mereka mendapatkan pembiayaan dari Rp 1,6 juta sampai Rp 2,4 juta Pertahun per keluarga. Dengan syarat harus ada anaknya yang disekolahkan dengan minimal absensi kedatangan anak kesekolah mencapai 80%. Nah dengan program tabungan masyarakat miskin diharapkan mereka ikut memperbaiki keuangannya melalui tabungan,” tutup Bambang.
(detik.com/tiw)